Ketimpangan Pendidikan Masih Nyata, Puan Minta Negara Hadir di Titik Paling Dasar

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti tajam masih lebarnya ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia, terutama pada aspek paling mendasar seperti infrastruktur sekolah dan akses menuju pendidikan.
Menurutnya, persoalan pendidikan di sejumlah daerah bukan lagi soal kurikulum atau kualitas pengajaran, melainkan menyangkut hak dasar anak yang belum sepenuhnya dipenuhi negara.
"Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik adalah dengan memastikan negara memiliki sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Ekspansi PTN Rusak Keseimbangan Ekosistem Pendidikan Tinggi Nasional
Hingga saat ini, masih banyak anak Indonesia yang harus belajar dalam kondisi jauh dari layak, bahkan berisiko terhadap keselamatan mereka. Kasus siswa SDN Tando di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang belajar di bawah pohon sejak 2018 menjadi sorotan.
Dia menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya jarak antara kebijakan pendidikan di pusat dan realitas di lapangan. "Ketika ruang belajar belum tersedia dalam waktu panjang, kita bisa melihat adanya jarak antara prioritas kebijakan dan kebutuhan yang paling nyata di lapangan," tegasnya.
Selain itu, dia juga menyinggung fenomena siswa di wilayah terpencil yang harus menyeberangi sungai setiap hari demi bersekolah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi bagian dari rutinitas anak-anak.
"Ini harus menjadi kesadaran kita bersama, bahwa infrastruktur yang merata sebagai bagian dari layanan pendidikan merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh negara," katanya.
Puan menekankan, pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada aspek besar seperti kurikulum, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan paling mendasar, termasuk sarana prasarana sekolah dan akses menuju lokasi belajar.
Baca Juga: Prabowo dan Putin Perkuat Kerja Sama Energi, Antariksa hingga Pendidikan
"Baik itu infrastruktur utama sekolah, maupun infrastruktur penunjang pendidikan seperti akses menuju sekolah, maupun sarana prasarana pendidikan lainnya," lanjutnya.
Dia juga menilai, pembangunan infrastruktur sederhana seperti jembatan desa justru memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan di daerah. Dia berharap, pembangunan wilayah ke depan perlu semakin peka membaca titik-titik paling sederhana yang memiliki dampak sosial besar.
Dia juga mengingatkan, negara tidak boleh membiarkan kualitas pendidikan anak ditentukan oleh lokasi geografis tempat mereka lahir. "Kualitas kebijakan pendidikan nasional justru paling jelas terlihat dari bagaimana negara menjawab kebutuhan sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat perhatian," jelas Puan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










