Haji di Tengah Konflik Iran vs AS, Zulham Beberkan Nasib Pasokan Makanan Jemaah

AKURAT.CO Di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, pemerintah memastikan pasokan makanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026 tetap aman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebutuhan konsumsi jemaah telah dipersiapkan dengan matang dan tidak akan terganggu oleh situasi geopolitik.

“Jemaah haji soal makan tidak usah khawatir. Ada makanan siap saji, ada makanan di sana. Insya Allah cukup lengkap dan tidak kurang apa pun,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, ketahanan pangan nasional saat ini dalam kondisi mencukupi untuk mendukung kebutuhan tersebut. Komoditas utama seperti beras, jagung, ikan, telur, buah, dan sayuran disebut tersedia dalam jumlah aman.

Pemerintah juga mendorong penyediaan konsumsi jemaah berbasis produk dalam negeri dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema ini diupayakan agar makanan yang dikonsumsi jemaah haji dapat berasal dari Indonesia.

Baca Juga: Jemaah Haji Cemas Ibadah di Tengah Perang Iran: Serasa Taruhan Nyawa

Menurut Zulhas, kemampuan UMKM kini semakin berkembang dengan pemanfaatan teknologi pengolahan pangan modern, termasuk produk Ready to Eat (RTE) atau makanan siap saji. Produk tersebut dinilai praktis, aman, dan sesuai kebutuhan konsumsi selama di Tanah Suci.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menjalin kerja sama bilateral dengan Arab Saudi untuk mempermudah distribusi makanan bagi jemaah Indonesia. Nota kesepahaman antara kementerian terkait memungkinkan pengiriman makanan tanpa hambatan berarti.

Meski demikian, makanan yang dikirim tersebut hanya diperuntukkan bagi jemaah Indonesia dan tidak untuk diperjualbelikan di pasar domestik Arab Saudi. Seluruh produk tetap harus memenuhi persyaratan, termasuk izin dari BPOM dan sertifikasi halal.

Baca Juga: Staf PBNU Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah memastikan konsumsi jemaah haji tetap terjamin meski konflik kawasan belum sepenuhnya mereda. Selain menjamin layanan haji, kebijakan ini juga membuka peluang lebih luas bagi UMKM nasional untuk berkembang dan menembus pasar internasional.