KPK dan Kemensos Perkuat Pengawasan Sekolah Rakyat, Cegah Korupsi Mulai Tahap Pengadaan

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi pengawasan dengan Kementerian Sosial guna memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan anggaran.

Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam audiensi antara KPK dan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan program strategis pemerintah harus diawasi secara ketat sejak tahap perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ).

"Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujarnya.

KPK Awasi Pengadaan Sejak Awal

KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring diketahui telah melakukan kajian terhadap sejumlah program Kemensos sejak April 2026.

Baca Juga: Koalisi Sultra Bersih Laporkan Dugaan Korupsi APBD di Unsultra ke KPK, Nama Nur Alam Terseret

Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan korupsi. Termasuk menelusuri isu harga pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat yang sempat menjadi sorotan publik.

KPK menilai pendekatan pencegahan sejak awal penting agar anggaran negara tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan barang berkualitas dan tepat sasaran.

Kemensos Sebut Harga yang Beredar Baru Pagu

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan angka harga yang beredar di publik merupakan pagu anggaran, bukan nilai pembelian riil.

Ia menegaskan pihaknya sejak awal telah meminta pendampingan KPK agar program strategis tidak tercemar praktik korupsi.

"Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi," katanya.

Baca Juga: Penahanan Gus Yaqut Diperpanjang, KPK Terus Dalami Skandal Kuota Haji

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

KPK Soroti Kualitas Barang untuk Siswa

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak, turut menyoroti kualitas barang yang akan diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat.

Menurut KPK, kualitas barang harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah direncanakan.

"Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," ujar Ibnu.

Fokus Selamatkan Anggaran Negara

KPK menegaskan fungsi pencegahan menjadi instrumen utama untuk menyelamatkan keuangan negara sebelum terjadi kerugian.

Baca Juga: Nama Dirjen Bea Cukai Terseret Kasus Suap Impor, KPK Akan Lakukan Pendalaman

Lembaga antirasuah itu juga membuka ruang kerja sama lanjutan dengan Kemensos, mulai dari penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, hingga penguatan integritas dalam pelaksanaan program sosial pemerintah.

Latar Belakang

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas nasional yang mendapat perhatian besar pemerintah. Besarnya anggaran pengadaan dalam program tersebut membuat KPK melakukan pengawasan lebih dini guna mencegah potensi penyimpangan, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa yang selama ini dinilai rawan korupsi.

Data KPK menunjukkan sektor PBJ masih menjadi salah satu area dengan kasus korupsi terbanyak dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.