Solar Langka dan Jalur Memutar Ancam Distribusi Pupuk di Sumatera Barat

AKURAT.CO Komisi IV DPR RI menyoroti maraknya antrean solar subsidi dan hambatan distribusi pupuk di Sumatera Barat, akibat pembatasan kendaraan di kawasan perbaikan Jalan Lembah Anai yang rusak berat akibat diterjang banjir di akhir November 2025 lalu.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta angkutan pupuk subsidi diperlakukan setara dengan truk tangki BBM bersubsidi saat melintas di wilayah terdampak bencana.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pasokan pupuk ke tingkat kios pengecer atau Lini 4 yang menjadi titik akhir distribusi kepada petani.

Baca Juga: KAI Angkut 1.950 Ton Pupuk pada Kuartal I-2026

"Angkutan distribusi pupuk subsidi, layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU selang waktu terakhir," kata Alex dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan, truk pengangkut pupuk subsidi di Sumatera Barat saat ini harus memutar lebih jauh karena pembatasan kendaraan. Sebab, jalur tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Kota Padang dengan wilayah utara Sumatera Barat hingga provinsi tetangga, seperti Riau dan Sumatera Utara.

Menurutnya, perlakuan khusus terhadap distribusi pupuk subsidi penting untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi terkait penetapan, pengadaan, penyaluran dan pengawasan.

Regulasi tersebut memotong rantai distribusi dari gudang pelaku usaha distribusi di Lini 2 langsung ke Kios Pupuk Lengkap di Lini 4. Namun, menurutnya, persoalan baru muncul akibat kelangkaan solar subsidi yang dibutuhkan kendaraan distribusi. 

"Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, ketiadaan solar subsidi," ucapnya.

Dia mengingatkan keterlambatan distribusi pupuk dapat berdampak langsung terhadap hasil panen petani, karena jadwal pemupukan harus mengikuti usia tanaman.

Baca Juga: Bukan Cuma Australia, Filipina dan India Juga Tertarik Impor Pupuk Urea dari Indonesia

Menurutnya, keterlambatan pemupukan juga dapat mempengaruhi target swasembada pangan yang menjadi bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, pembagian regional wilayah distribusi pupuk bersubsidi yakni Regional 1 (Sumatera & Sekitarnya) yang secara umum dikelola PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja.

Regional 2 (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY); Umumnya dikelola PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Jawa Tengah. Regional 3 (Jawa Timur, Bali, NTB): Umumnya dikelola PT Petrokimia Gresik. Regional 4 (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua): Dikelola oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak perusahaan seperti PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan fokus serapan di Indonesia Timur.