Akurat Logo

Ketua MPR Apresiasi Peserta LCC Kalbar yang Protes Soal Penilaian Juri: Contoh Demokrasi yang Baik

Putri Dinda Permata Sari | 13 Mei 2026, 17:05 WIB
Ketua MPR Apresiasi Peserta LCC Kalbar yang Protes Soal Penilaian Juri: Contoh Demokrasi yang Baik
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani. (Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari)

AKURAT.CO Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, mengapresiasi sikap peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), yang menyampaikan protes atas hasil penilaian juri dalam final lomba yang viral di media sosial.

Menurutnya, keberanian peserta menyampaikan ketidakpuasan merupakan bagian dari pendidikan demokrasi yang sehat dan patut dihargai.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya," kata Muzani, dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga: LCC Empat Pilar di Kalbar Digelar Ulang, Ketua MPR Pastikan Juri Independen dan Diawasi Langsung Pimpinan

Dia menilai, penyampaian keberatan dalam forum kompetisi merupakan bentuk pembelajaran demokrasi yang baik bagi generasi muda.

Polemik LCC Empat Pilar Kalbar sebelumnya mencuat setelah muncul perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang dinilai sama, namun memperoleh hasil berbeda dari dewan juri. Kontroversi itu memicu kritik luas di media sosial.

Merespons polemik tersebut, pimpinan MPR RI memutuskan final lomba akan diulang dalam waktu dekat. "Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," tegas Muzani.

Baca Juga: Profil Lengkap Indri Wahyuni, Juri Cerdas Cermat 4 Pilar MPR yang Viral

Selain mengulang final, MPR juga memastikan penggunaan juri independen dan pengawasan langsung dari pimpinan MPR RI selama perlombaan berlangsung.

Dia mengakui adanya kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan memastikan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh.

"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," pungkasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.