Pemerintah Siapkan 11.512 Program untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera

AKURAT.CO Pemerintah telah menyiapkan 11.512 program kegiatan, dalam Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatera.

Program tersebut akan dijalankan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, sebagai bagian dari fase pemulihan permanen pascabencana.

Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Baca Juga: DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Satgas PRR, Bahas Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

"Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan K/L. Diselesaikan dalam waktu 3 tahun (2026, 2027, 2028). Ada 11.512 program kegiatan, jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain," kata Tito.

Menurutnya, Rencana Induk tersebut menjadi kunci utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Seluruh program disusun berdasarkan kebutuhan yang dihimpun dari pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga terkait.

Adapun pada tahap awal pelaksanaan tahun 2026, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan sektor-sektor dasar yang paling dibutuhkan masyarakat. "Prioritas utama di 2026 adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, sekolah, dan Huntap (Hunian Tetap)," ujarnya.

Dia menjelaskan, penanganan pascabencana di Sumatera dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen.

Fase tanggap darurat sebelumnya berjalan cukup baik, karena seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bergerak langsung di bawah koordinasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga: Satgas PRR: Mayoritas Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Mulai Normal

"Langsung komando di bawah Presiden, semua K/L bergerak, pemerintah daerah bergerak, dan itu termitigasi dengan cukup baik," katanya.

Sementara pada tahap transisi, pemerintah fokus memulihkan layanan dasar masyarakat dan mempercepat koordinasi lintas sektor sejak pembentukan Satgas pada 8 Januari lalu.

Menurutnya, sejumlah fasilitas publik kini mulai kembali normal, mulai dari layanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, BBM, internet, hingga akses jalan nasional dan jembatan.