Willy Aditya: Kementerian HAM Perlu Fokus Program, Bukan Bangun Kantor

AKURAT.CO Komisi XIII DPR RI menunda pembahasan lanjutan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kementerian tersebut menyusun peta jalan atau trajektori program yang jelas untuk lima tahun ke depan.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan pihaknya membutuhkan kejelasan arah kebijakan Kementerian HAM, termasuk fokus program dan penggunaan anggaran, sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut.

"Kami mem-pending rapat ini karena membutuhkan trajektori atau skema jangka panjang. Apa rencana lima tahun Kementerian HAM sehingga fokus programnya jelas," kata Willy usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Willy, sebagai kementerian baru, Kementerian HAM memang membutuhkan dukungan infrastruktur.

Namun, anggaran yang tersedia seharusnya lebih diprioritaskan untuk program pelayanan publik dibandingkan kebutuhan internal organisasi.

"Kementerian HAM memang membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi bukan infrastruktur kantor. Semangat Presiden Prabowo adalah efisiensi. Jangan sampai pelayanan ke dalam lebih besar daripada pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Willy menilai fungsi utama Kementerian HAM seharusnya berfokus pada promosi dan koordinasi kebijakan HAM, termasuk penyusunan berbagai instrumen pendukung bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga dunia usaha.

Baca Juga: Pigai Minta Tambahan Anggaran Rp500 Miliar untuk Perluas Layanan HAM di Daerah

"Program pelayanannya harus jelas. Promosi HAM membutuhkan instrumen untuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga komunitas bisnis dalam kerangka Business and Human Rights," katanya.

Karena itu, ia mendorong penguatan sumber daya manusia di daerah melalui penempatan tenaga fungsional dan perangkat pendukung layanan HAM dibandingkan pembangunan fisik kantor baru.

Terkait rencana penambahan kantor wilayah, Willy menegaskan Komisi XIII tidak menolak keberadaan kantor tersebut.

Namun, ia meminta pemerintah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada agar lebih efisien.

"Yang penting adalah kehadiran negara di daerah, bukan gedungnya. Saat ini sudah ada kantor wilayah yang bisa dioptimalkan bersama," ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Willy juga mengingatkan masyarakat agar tidak memiliki ekspektasi yang keliru terhadap peran Kementerian HAM.

Menurutnya, kementerian tersebut bukan lembaga utama yang menangani pengaduan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

"Selama ini ada anggapan semua pengaduan HAM harus diselesaikan Kementerian HAM. Padahal kita memiliki Komnas HAM dan berbagai lembaga lain yang memiliki kewenangan lebih spesifik dalam penanganan kasus HAM," tegasnya.

Baca Juga: Prabowo Cerita Mobil Maung Pernah Bocor: Saya Tetap Pakai demi Nasionalisme