Pemerintah Wanti-wanti Ancaman Karhutla 2026, Enam Provinsi Jadi Prioritas Pengawasan

AKURAT.CO Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai sebagai persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional.

Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik dengan negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan, pengendalian karhutla membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 bertema Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027 di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

“Pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” kata Djamari.

Ia mengapresiasi capaian pengendalian karhutla sepanjang 2025, termasuk meningkatnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta dukungan aktif TNI, Polri, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Meski demikian, menurutnya ancaman karhutla masih menjadi tantangan serius, terutama saat memasuki musim kemarau yang berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino.

Fenomena tersebut diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan curah hujan, memicu lonjakan hotspot, serta memperbesar potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” ujarnya.

Baca Juga: Muhammadiyah Dukung Keberlanjutan Program MBG

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026.

Desk tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.

Menurut Djamari, pendekatan pengendalian karhutla kini tidak lagi sektoral, melainkan berbasis kolaborasi nasional.

“Keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Dalam rakorsus tersebut, pemerintah menetapkan enam provinsi prioritas rawan karhutla pada 2026, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Keenam wilayah itu dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut, luas kawasan hutan dan perkebunan, serta kondisi meteorologis yang meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau.

Djamari meminta seluruh kepala daerah, TNI-Polri, BPBD, serta pemangku kepentingan terkait meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.

“Kesiapsiagaan harus ditingkatkan mulai sekarang melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi operasi udara dan penguatan langkah pencegahan sebagai strategi utama menghadapi musim kemarau tahun ini.

“Presiden memberikan perhatian besar terhadap pengendalian karhutla. Saya minta seluruh jajaran tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” ujarnya.

Menutup arahannya, Djamari menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla 2026, yakni mencegah kebakaran skala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah dan lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Ketua Yayasan Diduga Jual-Beli Dapur SPPG

“Jangan lengah, jangan lelah, jangan bosan, dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berdampak luas terhadap kehidupan nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai penurunan luas karhutla dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja bersama lintas sektor.

“Penurunan luas karhutla merupakan hasil meningkatnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Ego sektoral harus terus dihilangkan,” katanya.

Ia mengingatkan musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering akibat siklus El Nino.

“Kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja permanen, bukan respons sesaat ketika bencana terjadi,” ujarnya.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tri Handoko Seto, mengatakan intensitas El Nino saat ini masih berada pada kategori moderat.

Namun, kekuatannya diprediksi terus meningkat mulai Juli hingga September 2026.

Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Oktober 2026 sebelum berangsur melemah pada November seiring datangnya musim hujan.

“Bulan-bulan ke depan perlu menjadi perhatian serius karena intensitas El Nino diperkirakan terus meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan, mitigasi terus dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pembasahan lahan dan pencegahan karhutla.

Hingga kini, operasi telah berlangsung selama 141 hari dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai wilayah prioritas.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menekankan pentingnya penguatan operasi darat, terutama di wilayah rawan karhutla yang jauh dari sumber air.

Menurutnya, infrastruktur pendukung seperti embung dan kanal menjadi faktor penting untuk menjaga kelembapan lahan gambut selama musim kemarau.

“Keberadaan embung, kanal, serta sumber air cadangan sangat penting untuk mendukung pencegahan dan penanganan karhutla di lapangan,” katanya.