Susun RUU Pemilu, Komisi II Akan Safari Politik Serap Aspirasi

AKURAT.CO Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya akan melakukan safari politik guna menyerap aspirasi dalam penyusunan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

Safari politik tersebut akan dilakukan kepada partai-partai non parlemen serta organisasi kemasyarakatan, dengan langsung mendatangi ke tengah masyarakat.

"Kami yang datang. Kami yang akan safari," kata Rifqi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga: Jaga Marwah Pemilu, Alasan DKPP Tetap Sidangkan Pelanggaran Asusila Meski Masuk Ranah Privat

Kegiatan tersebut merupakan arahan yang diinstruksikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco, usai rapat koordinasi mengenai pembahasan RUU Pemilu. Di mana, Komisi II DPR bersama pimpinan DPR telah menyepakati agar pembahasan RUU Pemilu diawali dengan mempertajam daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Ya, kami kemarin rapat koordinasi dengan pimpinan DPR terkait dengan RUU Pemilu. Kita sepakati untuk terus mempertajam daftar inventarisasi masalah, dan pimpinan DPR dalam hal ini adalah Prof. Dasco memberikan dukungan terhadap kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Komisi II DPR RI mengundang sejumlah pakar, ahli, dan stakeholders kepemiluan ke Komisi II," ucapnya.

Selain itu, pimpinan DPR RI juga memintanya untuk membuka jaringan untuk menerima masukan dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Walubi, dan lainnya.

Baca Juga: Bawaslu Ingatkan Ancaman AI dan Politik Uang Digital pada Pemilu 2029

"Dan beliau juga menyampaikan, memberikan arahan untuk kami melakukan silaturahmi kepada partai-partai nonparlemen dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya, mungkin apa namanya Walubi, dan seterusnya, termasuk apa namanya organisasi-organisasi keagamaan Kristen, dan seterusnya," jelasnya

"Kita menyerap aspirasi dan bisa melihat bagaimana ekspektasi serta konsep yang diberikan oleh partai-partai nonparlemen dan organisasi-organisasi tersebut terkait dengan blueprint kepemiluan dan demokrasi kita,' tambahnya.

Meski demikian, pelaksanaan safari politik masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan DPR. "Sekarang kita lagi menunggu jadwal Bang Dasco. Kalau kami dari sisi Komisi II, sebagai prajurit siap," tegasnya.