Konferensi Perairan Internasional di Bali, Menteri Jumhur Ungkap 4 Prioritas Indonesia

AKURAT.CO Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengungkapkan empat prioritas Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap ekosistem perairan global.

Prioritas tersebut mencakup pencegahan polusi, restorasi ekosistem, penguatan kerja sama lintas batas, serta pelibatan masyarakat dan kearifan lokal.

Keempat prioritas itu disampaikan Jumhur saat membuka Konferensi Perairan Internasional ke-11 atau 11th Global Environment Facility (GEF) International Waters Conference (IWC-11) di Bali, Senin (19/10/2026).

Konferensi tersebut mengusung tema Perairan Bersama, Solusi Transformatif: Memungkinkan Perubahan Sistem.

Dalam pidatonya, Jumhur mengingatkan bahwa air tidak mengenal batas wilayah. Sementara itu, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi yang berasal dari daratan, terutama sampah plastik, terus mengancam ekosistem perairan di berbagai belahan dunia.

"Krisis saat ini menuntut lebih dari sekadar solusi yang terfragmentasi dan berbasis proyek. Sebagaimana tema konferensi ini mengingatkan kita, kita memerlukan solusi sistemik dan transformatif yang memadukan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat lintas batas," kata Jumhur.

Ia menilai IWC-11 bukan sekadar forum pertemuan internasional, melainkan momentum strategis untuk memperkuat aksi kolektif menjelang Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Abu Dhabi pada Desember 2026.

Menurut Jumhur, komitmen dan kemitraan yang dibangun di Bali diharapkan dapat memperkuat agenda global terkait pengelolaan sumber daya air.

Empat Prioritas Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menempatkan empat agenda utama dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.

Pertama, mencegah polusi dari sumber hingga ke laut. Upaya ini dilakukan dengan menghentikan pencemaran dari kawasan perkotaan, industri, dan sungai sebelum mencapai ekosistem pesisir maupun laut.

Kedua, memulihkan ekosistem dengan dampak yang terukur. Jumhur menekankan bahwa restorasi tidak cukup dinilai dari luas wilayah yang dipulihkan, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan kesehatan ekologis dan ketahanan masyarakat.

Ketiga, memperkuat kerja sama lintas batas. Langkah ini mencakup pembangunan kepercayaan, pertukaran data, dan pengelolaan bersama dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara.

Keempat, mengutamakan pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya. Indonesia mendorong integrasi ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal, salah satunya melalui sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui UNESCO.

Baca Juga: Padamkan Karhutla, Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca di Empat Provinsi