MBG: Program Jumbo, Masalah Besar, Solusi Harus Lebih Besar

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus bergulir secara massif hingga kini. Bahkan program ini menjadi salah satu program besar pemerintahan Prabowo yang diklaim memberi dampak dari berbagai sektor baik pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

Akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan pelaksanaan MBG dengan segala kontroversinya. Sehingga kondisi tersebut memunculkan disposisi yang diibaratkan buah simalakama antara dilanjutkan atau lebih baik dihentikan?

Seperti kita tahu, program MBG digagas langsung Presiden Prabowo atas keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting di berbagai daerah.

Baca Juga: Pendukung Anies Akui Program MBG Bermanfaat, Soroti Dampak Ekonomi dan Lapangan Kerja

Program ini direncanakan berjalan jangka panjang, dengan target awal minimal 10 tahun untuk evaluasi, dan mulai beroperasi secara bertahap sejak 2 Januari 2025.

Presiden mengklaim MBG dirancang tidak hanya untuk mengatasi persoalan gizi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Tidak tangung-tanggung, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun dalam APBN, dengan target 82,9 juta penerima yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

Program ini masuk dalam pos anggaran pendidikan dan bertujuan mengatasi stunting serta malnutrisi anak. Realisasi anggaran per Februari 2026 mencapai Rp36,6 triliun. Nilai anggaran ini naik dibanding 2025 yang sebesar Rp 71 triliun dengan target 17,9 juta penerima.

Hingga awal Januari 2026, program MBG telah dinikmati oleh 55,1 juta hingga 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat dari target awal yang hanya sebanyak 17,9 juta orang.

Program ini telah menyalurkan lebih dari 3 miliar porsi makanan bergizi sepanjang tahun 2025 dan beroperasi di 38 provinsi melalui 19.188 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dengan begitu, jelas bahwa MBG menjadi program dengan pos anggaran jumbo dalam APBN dibanding program lainnya. Namun disayangkan, dengan porsi anggaran yang begitu besar, dalam praktiknya MBG memunculkan kontroversi hingga krisis kepercayaan.

Seperti kasus keracunan yang menimpa sebanyak 28 ribu siswa sejak awal MBG dilaksanakan. Namun, pemerintah menilai secara keseluruhan presentase angka keracunan kecil karena hanya di kisaran 0,0006 persen dari total 60,2 juta penerima manfaat.

Baca Juga: BGN Terbitkan Aturan Baru, SPPG Harus Olah Sampah dan Limbah dari Produksi MBG

Akibatnya, banyak wali murid yang melakukan protes berujung pihak sekolah menolak pemberian MBG bagi siswanya. Tak hanya itu, banyak juga pihak sekolah dan orang tua siswa yang mengeluhkan paket makanan yang dinilai kurang bahkan tidak layak, mulai dari porsinya hingga cara pengolahannya.

Bagaikan buah simalakama, dengan berbagai kontroversinya, baik dilanjutkan atau dihentikan MBG akan sama-sama dapat menimbulkan konsekuensi buruk.

Jika dilanjutkan, pelaksanaannya dalam jangka panjang tentu akan menjadi beban fiskal yang besar bagi APBN. Sedangkan di sektor riil, MBG yang dilakukan secara masif akan memungkinan terjadinya kenaikan harga pangan.

Pasalnya ada permintaan yang sangat besar dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga produk yang tersisa di pasar akan lebih sedikit.

Sementara, jika MBG dihentikan maka dapat merugikan banyak pihak dan terganggunya perputaran ekonomi lokal, mengingat program tersebut melibatkan ribuan dapur MBG, UMKM, serta rantai pasok pangan di daerah.

Dibalik banyaknya kritik, sesuai tujuannya program ini dapat mengurangi beban pengeluaran harian keluarga. Survei nasional Indonesian Social Survey (ISS) 2025 membuktikan hal tersebut.

Program MBG diingat spontan oleh 67% responden, dikenal luas oleh 89%, dan dinilai bermanfaat oleh 82% responden.

Disisi lain, keberadaan dapur MBG telah membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Sebab MBG saat ini melibatkan jaringan besar dapur umum, relawan, tenaga masak, pengemudi distribusi, hingga petugas logistik di berbagai daerah.

Sehingga dapat diperkirakan naiknya jumlah pengangguran akibat penghentian MBG. Program ini juga menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan pedagang bahan makanan, petani, serta pelaku UMKM di sekitar dapur gizi.

Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu menghentikan program MBG, melainkan melakukan perbaikan menyeluruh. Langkah yang lebih tepat adalah melakukan evaluasi dan pembenahan secara sistematis. Pertama, pemerintah perlu memperketat standar keamanan pangan.

Kasus keracunan yang terjadi menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi makanan. Standar higienitas dapur harus diperjelas dan diawasi secara berkala dengan melibatkan dinas kesehatan setempat.

Tanpa jaminan keamanan, tujuan mulia program ini justru dapat berbalik menjadi ancaman.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas anggaran harus menjadi prioritas utama. Dengan anggaran yang sangat besar, program ini rentan terhadap penyalahgunaan.

Pemerintah perlu membuka data penggunaan anggaran kepada publik serta melakukan audit independen secara rutin. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan efisiensi penggunaan dana negara.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan permintaan dari program MBG diimbangi dengan peningkatan pasokan. Pemerintah harus memperkuat sektor produksi pangan melalui dukungan kepada petani dan nelayan, seperti penyediaan subsidi pupuk, bibit unggul, serta perbaikan infrastruktur pertanian.

Dengan demikian, produksi dapat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan tambahan dari program MBG tanpa mengganggu ketersediaan di pasar umum.

Terakhir, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik. Kritik dari masyarakat, akademisi, dan media seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan.

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas implementasinya. Dengan perbaikan yang tepat, program ini dapat menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Sebaliknya, tanpa pembenahan serius, MBG berisiko menjadi kebijakan yang membebani tanpa memberikan manfaat optimal.

Siti Nurfaizah, Mahasiswi Pascasarjana Untirta