Sekolah Rakyat: Peluang Baru Tingkatkan Akses Pendidikan di Seluruh Indonesia

AKURAT.CO Kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan efektif berjalan pada Juli 2025 mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.

Meski dinilai sebagai kebijakan populis oleh sebagian pihak, para pakar pendidikan mengakui bahwa kebijakan ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses pendidikan di seluruh Indonesia, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Pengamat Pendidikan Universitas Paramadina, Andreas Tambah, mengapresiasi niat baik pemerintah dalam menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Upaya menghadirkan Sekolah Rakyat adalah langkah yang baik. Namun, agar lebih bermanfaat, perlu diiringi dengan perbaikan sekolah-sekolah yang sudah ada, menyediakan guru-guru berkualitas, serta memastikan bahwa pendidikan dapat diakses tanpa biaya yang memberatkan,” jelas Andreas saat dihubungi Akurat.co, Minggu (23/3/2025).

Baca Juga: Bedah Revisi UU BUMN: Strategi Cegah Kerugian dan Optimalkan Peran BUMN

Ia mengusulkan agar pemerintah juga mempertimbangkan pengembangan pendidikan formal dan nonformal secara bersamaan.

Menurutnya, pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memainkan peran penting dalam mencerdaskan bangsa, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

“Pendidikan nonformal harus terus diperhatikan. PKBM, misalnya, memiliki peran yang sangat baik dalam menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Jika digarap serius, sinergi antara pendidikan formal dan nonformal akan sangat menguntungkan bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Andreas juga mengingatkan pentingnya membangun infrastruktur pendidikan yang merata hingga ke pelosok negeri, termasuk pendirian perguruan tinggi di setiap kabupaten.

Hal ini menurutnya dapat mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata.

“Yang paling penting adalah bagaimana memastikan pendidikan ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Jika perlu, setiap kabupaten memiliki setidaknya satu perguruan tinggi agar akses pendidikan tinggi semakin terbuka luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andreas menekankan, kebijakan Sekolah Rakyat perlu dikembangkan dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

Baca Juga: Daftar Lengkap Pengurus Partai Demokrat 2025-2030, Herman Khaeron Jadi Sekjen

Selain memastikan pendidikan gratis bagi masyarakat, program ini juga perlu dilengkapi dengan keterampilan yang relevan agar dapat membantu masyarakat dalam memajukan daerahnya.

Dengan niat yang baik dan perencanaan yang matang, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi pemerataan pendidikan di Indonesia.

Andreas mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan ini sembari terus mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif bagi keberhasilan program tersebut.

“Sekolah Rakyat memiliki potensi besar jika dijalankan dengan baik. Ini bukan hanya tentang memberikan akses pendidikan, tapi juga memastikan pendidikan tersebut berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Gandeng Lembaga Qur'an Bina Ilmi, Sukseskan Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz