Apa Penyebab Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia? Ini Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 196

AKURAT.CO Ini dia kunci jawaban untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) kelas 10 halaman 196 berdasarkan Kurikulum Merdeka.

Pada halaman ini, siswa akan mempelajari topik dari Unit 3 Bagian 4 yang membahas tentang Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Sebelum menyimak kunci jawaban, siswa dianjurkan untuk mencoba menjawab soal terlebih dahulu secara mandiri agar pemahaman materi lebih maksimal.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 196

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 SMP Halaman 125 Kurikulum Merdeka: Tugas Mandiri 5.2

Uji Pemahaman

a. Apa yang melatarbelakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

Jawaban: Latar Belakang Sengketa Batas Wilayah Indonesia dan Malaysia

Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia terkait batas wilayah dipicu oleh klaim atas dua pulau di Laut Sulawesi, yaitu Ligitan dan Sipadan.

Konflik ini bermula pada tahun 1969 dan akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002, yang menyatakan bahwa kedua pulau tersebut menjadi bagian dari wilayah Malaysia.

Sengketa semakin memanas pada tahun 1991 saat Indonesia mengetahui bahwa Malaysia telah membangun fasilitas wisata di Pulau Sipadan.

Padahal, Indonesia mengklaim telah mencapai kesepakatan lisan dengan Malaysia sejak 1969 untuk membahas status kedaulatan atas kedua pulau tersebut.

Namun, pihak Malaysia membantah adanya kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa Ligitan dan Sipadan sudah menjadi bagian dari negara bagian Sabah.

Akhirnya, pada 2 November 1998, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui Mahkamah Internasional.

Dalam prosesnya, Mahkamah Internasional menganggap bahwa pulau Ligitan dan Sipadan awalnya termasuk dalam kategori terra nullius atau wilayah tanpa pemilik sah.

Namun karena Inggris, selaku penjajah Malaysia, lebih aktif membangun infrastruktur di wilayah tersebut dibanding Belanda yang menjajah Indonesia, maka Mahkamah memutuskan pulau-pulau itu jatuh ke tangan Malaysia.

b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan uti possidetis juris dalam hubungannya dengan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

Jawaban: Uti possidetis juris adalah prinsip yang menyatakan bahwa negara baru mewarisi wilayah dan kekuasaan dari penjajah atau penguasa sebelumnya.

Dalam konteks sengketa ini, Indonesia mewarisi wilayah dari Belanda, sementara Malaysia dari Inggris. Prinsip ini telah menjadi kebiasaan yang diterima secara internasional, khususnya bagi negara-negara bekas jajahan.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94 Semester 2 Kurikulum Merdeka

c. Jelaskan kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan!

Jawaban: 

Penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan sejak masa penjajahan oleh Belanda dan Inggris, serta dilanjutkan setelah kemerdekaan melalui berbagai perjanjian berikut:

1. Konvensi Belanda-Inggris Tahun 1891
   Ditandatangani pada 20 Juni 1891 di London, konvensi ini menetapkan garis batas wilayah berdasarkan pembagian daerah aliran sungai (watershed) serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan batas wilayah.

2. Kesepakatan Belanda-Inggris Tahun 1915
   Pada 28 September 1915, kedua negara menyepakati hasil laporan penegasan batas wilayah di wilayah Kalimantan. Kesepakatan ini didasarkan pada Traktat 1891 dan kemudian diperkuat lagi di London pada tahun yang sama.

3. Konvensi Belanda-Inggris Tahun 1928
   Konvensi ini mengatur batas wilayah di daerah Jagoi Babang. Kesepakatan ditandatangani pada 28 Maret 1928 di Den Haag dan diratifikasi pada 6 Agustus 1930.

4. MoU Indonesia-Belanda Tahun 1973
   Kesepakatan ini mengacu pada perjanjian-perjanjian sebelumnya (1891, 1915, dan 1928), serta mencakup penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

d. Jelaskan contoh perilaku baik dalam rangka memberi dukungan kepada pemerintah demi menyelesaikan sengketa batas wilayah!

Jawaban: 

Beberapa contoh sikap positif warga negara dalam mendukung upaya pemerintah menyelesaikan sengketa batas wilayah:

• Menjaga dan memperkuat kedaulatan negara

• Memperjuangkan kepentingan nasional serta keselamatan rakyat

• Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak demi kemakmuran seluruh bangsa

*Disclaimer:

Artikel ini disediakan sebagai panduan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah.

Diharapkan siswa mencoba menjawab soal terlebih dahulu secara mandiri sebelum mencocokkannya dengan kunci jawaban yang ada di artikel ini.