Mengapa Kementerian Bidang Pendidikan Kini Dipecah Jadi Tiga? Ini 5 Alasan Utamanya

AKURAT.CO Belakangan ini publik dibuat penasaran dengan perubahan dalam struktur kementerian di Indonesia.

Kursi Menteri Pendidikan yang sebelumnya diduduki oleh satu orang kini resmi dibagi menjadi tiga jabatan berbeda. Tentu bukan tanpa alasan, ada sejumlah pertimbangan strategis yang melatarbelakanginya.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai alasan di balik pembagian kewenangan ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dulu struktur baru kementeriannya, yakni:

Baca Juga: Retret Pendidikan Karakter Disambut Hangat, Orang Tua Apresiasi Langkah Gubernur Herman Deru

1. Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

3. Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan.

Pembagian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi tiga lembaga terpisah dilakukan untuk memberikan fokus lebih tajam dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Adapun, lima alasan utama pemecahan ini meliputi:

Baca Juga: Sekolah Rakyat Harus Punya Sistem Ketat, DPR Wanti-wanti Tiga Dosa dalam Dunia Pendidikan

1. Pemecahan kementerian memungkinkan tiap sektor memiliki fokus dan sasaran yang lebih terarah sesuai bidangnya, mulai dari pendidikan dasar dan menangah, pendidikan tinggi serta sains dan teknologi hingga kebudayaan.

Dengan pembagian ini diharapkan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan nasional serta pengembangan riset dan inovasi bisa berjalan lebih optimal dan efisien.

2. Bertujuan untuk menangani kompleksitas tantangan pendidikan di setiap jenjang secara lebih spesifik.

Baca Juga: Komisi X DPR Perkuat Kerja Sama dengan Australia di Bidang Pendidikan, Beasiswa Terbuka Luas

Misalnya, pemerataan akses serta mutu pengajaran di tingkat dasar dan menengah hingga persoalan kesenjangan antara kualitas pendidikan tinggi dan tuntutan dunia kerja.

3. Membuka peluang lebih besar bagi sektor pendidikan tinggi dan teknologi untuk beradaptasi serta berkembang menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Sementara itu, pendidikan dasar dan menengah dapat lebih terfokus dalam memperkuat kurikulum dan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter.

4. Mendukung pelaksanaan amanat APBN yang sejak 2009 menetapkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total belanja negara.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Hadirkan Harapan Pendidikan Layak dan Sejahtera untuk Anak-anak

Dengan pembagian ini, masing-masing kementerian dapat menetapkan target yang lebih spesifik dalam memastikan terpenuhinya hak atas pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5. Melanjutkan dan menyempurnakan program Merdeka Belajar yang diinisiasi sebelumnya dengan pembagian tugas lebih terarah di masing-masing kementerian.

Dengan demikian, pemecahan menjadi tiga posisi di kementerian ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih fokus, terarah dan efektif. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan di tiap sektor pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pengembangan riset dan kebudayaan.

Baca Juga: Pemerintah Matangkan Persiapan Sekolah Rakyat demi Pendidikan Layak untuk Masyarakat

Melalui pembagian tanggung jawab yang lebih spesifik, diharapkan setiap kementerian dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan serta mendorong inovasi dalam bidang riset, teknologi dan pelestarian budaya.

Laporan: Aqila Shafiqa Aryaputri/magang