Viral Dana Open Society ke UI, Ini Fakta dan Kontroversi di Baliknya

AKURAT.CO Isu aliran dana dari Open Society Foundations ke Universitas Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Unggahan viral menyoroti data dari situs resmi OSF yang mencantumkan “UKK PPM Asia Research Centre Universitas Indonesia” sebagai penerima hibah sebesar US$150.001 pada tahun 2023.
Polemik ini mencuat di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu pendanaan asing, terutama yang berkaitan dengan lembaga global dan potensi pengaruhnya terhadap institusi dalam negeri.
Diskursus ini tidak hanya soal nominal dana, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan, transparansi, serta persepsi publik terhadap independensi lembaga pendidikan dan riset di Indonesia.
Kontroversi Dana OSF ke UI dan Resistensi Global terhadap Pendanaan Asing
Unggahan dari akun @bennix.official memantik perhatian publik dengan pertanyaan tajam terkait alasan di balik penerimaan dana tersebut. Sosok George Soros sebagai pendiri OSF turut menjadi sorotan, mengingat reputasinya yang kerap dikaitkan dengan isu geopolitik global.
“Kenapa Universitas Indonesia terima duit dari orang yang menjadi dalang kerusuhan 1998, krisis moneter dan kehancuran ekonomi Indonesia ya? Ada yang tahu alasannya dan tujuannya apa??”
Dalam unggahan lanjutan, ia juga menambahkan:
“Coba tebak Universitas dan Profesor mana saja yang hobi menjual negaramu sendiri??”
Perlu diketahui, OSF merupakan lembaga filantropi global yang memberikan hibah untuk berbagai program seperti riset, demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola.
Banyak universitas dan lembaga riset di dunia menerima pendanaan serupa sebagai bagian dari kolaborasi akademik internasional.
Namun, di sejumlah negara, kehadiran OSF memicu resistensi. Di Rusia, pemerintah menetapkan OSF sebagai organisasi terlarang sejak 2015.
Sementara di Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán, kebijakan “Stop Soros” diberlakukan untuk membatasi pengaruh lembaga tersebut. Bahkan, tekanan politik membuat Central European University harus pindah dari Budapest ke Wina.
Di Turki, OSF menghentikan operasinya pada 2018 setelah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Negara lain seperti Pakistan, Mesir, dan Ethiopia juga menerapkan regulasi ketat terhadap pendanaan asing bagi organisasi non-pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa polemik terhadap OSF tidak hanya berkaitan dengan aspek bantuan dana, tetapi juga persepsi terhadap potensi pengaruh politik dan ideologi global.
Di Indonesia, diskusi serupa kini mulai mencuat, terutama terkait transparansi, tujuan pendanaan, serta dampaknya terhadap independensi institusi penerima.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK






