Viral Dana Open Society ke UI, Ini Fakta dan Kontroversi di Baliknya

AKURAT.CO Isu aliran dana dari Open Society Foundations ke Universitas Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Unggahan viral menyoroti data dari situs resmi OSF yang mencantumkan “UKK PPM Asia Research Centre Universitas Indonesia” sebagai penerima hibah sebesar US$150.001 pada tahun 2023.
Polemik ini mencuat di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu pendanaan asing, terutama yang berkaitan dengan lembaga global dan potensi pengaruhnya terhadap institusi dalam negeri.
Diskursus ini tidak hanya soal nominal dana, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan, transparansi, serta persepsi publik terhadap independensi lembaga pendidikan dan riset di Indonesia.
Kontroversi Dana OSF ke UI dan Resistensi Global terhadap Pendanaan Asing
Unggahan dari akun @bennix.official memantik perhatian publik dengan pertanyaan tajam terkait alasan di balik penerimaan dana tersebut. Sosok George Soros sebagai pendiri OSF turut menjadi sorotan, mengingat reputasinya yang kerap dikaitkan dengan isu geopolitik global.
“Kenapa Universitas Indonesia terima duit dari orang yang menjadi dalang kerusuhan 1998, krisis moneter dan kehancuran ekonomi Indonesia ya? Ada yang tahu alasannya dan tujuannya apa??”
Dalam unggahan lanjutan, ia juga menambahkan:
“Coba tebak Universitas dan Profesor mana saja yang hobi menjual negaramu sendiri??”
Perlu diketahui, OSF merupakan lembaga filantropi global yang memberikan hibah untuk berbagai program seperti riset, demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola.
Banyak universitas dan lembaga riset di dunia menerima pendanaan serupa sebagai bagian dari kolaborasi akademik internasional.
Namun, di sejumlah negara, kehadiran OSF memicu resistensi. Di Rusia, pemerintah menetapkan OSF sebagai organisasi terlarang sejak 2015.
Sementara di Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán, kebijakan “Stop Soros” diberlakukan untuk membatasi pengaruh lembaga tersebut. Bahkan, tekanan politik membuat Central European University harus pindah dari Budapest ke Wina.
Di Turki, OSF menghentikan operasinya pada 2018 setelah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Negara lain seperti Pakistan, Mesir, dan Ethiopia juga menerapkan regulasi ketat terhadap pendanaan asing bagi organisasi non-pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa polemik terhadap OSF tidak hanya berkaitan dengan aspek bantuan dana, tetapi juga persepsi terhadap potensi pengaruh politik dan ideologi global.
Di Indonesia, diskusi serupa kini mulai mencuat, terutama terkait transparansi, tujuan pendanaan, serta dampaknya terhadap independensi institusi penerima.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026





