Pengawas Pemilu Harus Rajin Memitigasi Indeks Kerawanan, Bawaslu: Untuk Mencegah Pelanggaran

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menyampaikan, peran pengawas pemilu sangat dibutuhkan untuk memastikan tak ada pelanggaran saat tahapan pemilu berlangsung, khususnya saat masuk masa kampanye. 

 

"Jadi pengawas pemilu itu harus rajin memitigasi kerawanan. Tujuannya memastikan identifikasi kerawanan secara berkala, menjadi penting dilakukan," kata Lolly dikutip Minggu (22/10/3023). 

 

Menurutnya, berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) agregat nilai Provinsi NTT berada di posisi rawan sedang. Akan tetapi dari dimensi kontestasi, NTT memiliki predikat rawan tinggi. 

 

Hal itu disebabkan karena NTT juga ada dua kabupaten/kota memiliki predikat rawan tinggi terkait politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) pada pilkada dan pemilu sebelumnya.

 

"Itulah alasan Bawaslu RI mengadakan Rakernas di NTT. Agar kita semua dapat belajar memitigasi kerawanan dari NTT. Dengan membaca dan memitigasi kerawanan pemilu, mudah-mudahan dari NTT ini, akan mampu menekan segala kerawanan di Pemilu 2024," ujarnya. 

 

Pj Gubernur NTT, Ayodhia Gehak Lakunamang Kalaka berharap, Bawaslu dapat bekerja mengawasi dengan bekerja sama dengan banyak pihak dalam mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran pemilu.

 

"Saya berharap, Bawaslu dapat berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu," kata Ayodhya Gehak Lakunamang Kalaka. 

 

Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni, menerangkan maksud dan tujuan diadakannya rakornas tersebut. Pertama, inventarisir masalah dan kerawanan tahapan kampanye berdasarkan pengalaman pemilu 2019 dan berdasarkan analisis terhadap isu kampanye pemilu saat ini.

 

 

Kedua, penyamaan tafsir, persepsi, dan pemahaman antara stakeholder dan pengawas pemilu di seluruh tingkatan mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye.

 

Ketiga memperoleh masukan dari instansi/lembaga, akademisi, masyarakat sipil yang berkaitan dalam pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye. Dan keempat, menentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.

 

"Atas pertimbangan beberapa hal di atas, Bawaslu melalui Biro Fasilitasi Pengawasan memandang perlu adanya kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024," terangnya.

 

Sekadar informasi, acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut, akan diisi sesi diskusi yang dilaksanakan pada esok harinya, dengan narasumber terkonfirmasi, Ida Budhiati (Akademisi Universitas Bhayangkara), Nurhayati Solapari (Pegiat Pemilu), dan Ismail Fahmi (Drone Emprite).[]