Soal Penegakan Hukum, Ganjar-Mahfud Beda Pendapat

AKURAT.CO Cawapres Mahfud MD beda pendapat dengan capres Ganjar Pranowo. Paslon capres-cawapres nomor urut 3 punya pandangan yang berbeda dalam menilai kinerja pemerintah dalam penegakkan hukum.

Mahfud menganggap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam penegakkan hukum tergolong baik, dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara Ganjar memberi skor 5.

“Kalau mau yang objektif, anda lihat hasil survei Litbang Kompas yang terakhir, penegakkan hukum itu 64 persen tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi,” kata Mahfud, kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (19/11/2023) malam.

Baca Juga: Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, JK: Anda Pasti Sependapat

Tak hanya itu, Mahfud juga menganggap kinerja pemerintah pada bidang politik dan keamanan juga tinggi. Mahfud merasa pernyataannya tidak berlebihan lantaran mengurusi bidang polhukam selaku menko.

“Bidang politik dan keamanan 76 persen tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73 persen tapi bidang polkam itu 76 persen itu survei Kompas. Buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, begitu saja,” katanya.

Baca Juga: Mahfud Mulai Diserang, Tak Profesional Jabat Menko Hingga Kampanye Colongan

Sementara Ganjar memberi skor 5 kepada kinerja penegakkan hukum pemerintah, lantaran adanya putusan MK yang kontroversial, hingga Anwar Usman diberhentikan dari jabatan ketua. Pernyataan Ganjar ini mulanya disampaikan dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), pada Sabtu (18/11/2023).

Ganjar juga kembali menyampaikan hal itu sewaktu bersilaturahmi ke rumah eks Wapres Jusuf Kalla (JK). Eks Gubernur Jateng menilai, kinerja pemerintah dalam penegakkan hukum menjadi jeblok lantaran putusan MK yang ditengarai hasil intervensi.

Baca Juga: LSM Dan Ormas Se DKI Jakarta Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Pernyataan Ganjar malah dibenarkan JK. Dirinya menganggap hukum dan netralitas aparatur negara menjamin upaya mencapai Indonesia emas pada 2045.

"Saya kira anda juga mungkin sependapat, terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali,” ujar JK.