Guru Besar Paramadina: Bansos Telah Dijadikan Alat Politik Pemerintah untuk Kepentingan Pilpres

AKURAT.CO Guru Besar Universitas Paramadina, Prof Didin S Damanhuri, menilai, bantuan sosial atau bansos saat ini telah dijadikan alat politik pemerintah untuk kepentingan Pilpres 2024.

 

Didit mengatakan, ada beberapa indikasi yang mendukung penilaiannya tersebut. Pertama yaitu penggelontoran besar-besaran bansos sekitar Rp500 triliun yang tidak didukung oleh data kemiskinan.

 

"Jadi, semestinya kalau bansos digelontorkan dengan amat besar itu pertanda indikasi kemiskinan kembali meningkat, nyatanya kemiskinan sudah agak menurun, dan itu pertanda Bansos telah menjadi alat politik, terlebih dibagikan menjelang Pilpres 2024," kata Didin melalui keterangannya, Kamis (8/2/2024).

 

 

Tak hanya itu, Didin juga menyoroti adanya pembagian bansos yang dilakukan secara mandiri oleh Presiden Joko Widodo, bukan Menteri Sosial.

 

Padahal kuasa pemegang anggaran tersebut adalah Menteri Sosial yang hal ini tidak dalam keadaan berhalangan atau sakit. 

 

"Bahkan tidak mendampingi Jokowi ketika bansos dibagikan. Itu memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan Pilpres," ujarnya.

 

Analisa lebih jauh, Didin menjelaskan bahwa dalam tinjauan ekonomi politik pada 5 tahun terakhir ada gejala Indonesia sedang dalam fase neo otoritarianisme. 

 

 

Indikasinya yaitu parlemen yang pro kekuasaan semula 65 persen menjadi 85 persen. Sehingga terjadi pelumpuhan mekanisme check and balance di parlemen dalam mengontrol proses legislasi dan lainnya. 

 

Sehingga ada 8 Undang-undang yang konon bukan merupakan kepentingan rakyat banyak seperti UU KPK, UU Minerba, UU Ciptaker, UU Kesehatan dan lainnya.

 

"Gejala lainnya adalah niat ke 3 periode kekuasaan, dan gagal ketika ditolak oleh Megawati Sukarnoputri, namun berlanjut dengan memasukkan Gibran Rakabuming putra Jokowi sendiri lewat MK, dengan memanipulasi proses hukum dan politik sehingga menjadi cawapres paslon 02," ujarnya.

 

Setelah itu, lanjut Didin, pemerintah kemudian menunjukkan permainan bansos yang dijadikan alat politik untuk memenangkan kekuasaan di pilpres 2024. 

 

"Suara-suara kampus dan civil society tidak diindahkan, bahkan tidak ada dialog sebagaimana dulu Soeharto mengadakan dialog dengan para mahasiswa. Itulah yang disebut gejala otoritarianisme baru. Jadi, Bansos sebagai instrumen pemenangan politik adalah bagian dari konstruksi politik otoritarian," pungkasnya.