AHY: Demokrat Menyatakan Tak Melihat Ada Kepentingan dari Hak Angket

Rizky Dewantara | 24 Februari 2024, 23:21 WIB

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI, soal kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dia mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.

"Saya justru lebih tertarik pasca Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (24/2/2024).

Dia menjelaskan, bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, sehingga harus dihormati.

Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.

"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.

Selain itu, dia tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh. Meski begitu, sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

Dia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Sehingga, hal ini harus dikawal dengan baik.