Ahmed Zaki Sorot Tingginya Angka Ketimpangan di Jakarta: Sudah Lampu Kuning, Rawan Gesekan dan Konflik Sosial

 

AKURAT.CO Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menyoroti tingginya angka ketimpangan dan kesenjangan atau gini rasio di Jakarta yang saat ini berada di urutan kedua secara nasional, yakni sebesar 0,431 per Maret 2023.

 

Sosok yang sudah mulai digadang-gadang untuk maju di Pilkada DKI 2024 itu menilai, tingginya angka ketimpangan di Jakarta sudah memasuki lampu kuning dan rawan akan gesekan antar masyarakat.

 

 

Hal itu disampaikan Zaki ketika membahas sejumlah persoalan Jakarta saat berbincang dalam acara Akurat Talk, dikutip dari YouTube Akuratco, Rabu (28/2/2024).

 

"Kalau gini rasio itu sudah di atas 0,4, itu sudah masuk ke lampu kuning sebenarnya, jadi kerawanan-kerawanan, gesekan konflik sosial masyarakat sangat tinggi," ujar Zaki.

 

 

Zaki mengatakan, persoalan yang dihadapi Jakarta tak beda jauh dengan persoalan yang pernah dia hadapi semasa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tangerang, yakni soal lapangan pekerjaan, pemukiman, sampai masalah banjir dan sampah.

 

"Jadi problematikanya hampir sama, lapangan pekerjaan, bagaimana menekan angka pengangguran yang tinggi di Jakarta, urbanisasi, kemudian tata kota, penataan kawasan pemukiman, perumahan, kemudian ya tadi, banjir, sampah, ini menjadi problem besar di Jakarta," tuturnya.

 

Kendati Ibu Kota Negara akan dipindahkan, Zaki menilai sejumlah masalah tersebut akan tetap menetap di Jakarta. Sebab, Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis dan menjadi tujuan bagi orang-orang dari seluruh wilayah Tanah Air.

 

Untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi Jakarta, dia mengatakan perlunya pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar penuntasan masalah bisa lebih mudah dan cepat. 

 

"Sebagai pusat bisnis, ya ini ke depan harus ada planning, roadmap pembangunan Jakarta yang komprehensif dan menyeluruh sampai jangka panjang dan itu harus konsisten, walaupun kita tidak bisa terlepas dari pemerintah pusat ya, ini juga harus kolaborasi dengan pemerintah pusat, karena kalau enggak, susah," pungkasnya.