Caleg Terpilih Wajib Mundur Jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

"Calon anggota terpilih yang sudah dilantik wajib mengundurkan diri pada saat dicalonkan menjadi bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4/2024). 

 

 

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu menyatakan UU Pilkada yang telah diketuk palu Mahkamah Konstitusi menjadi pegangan pihaknya dalam menjalankan peraturan yang dimaksud yakni, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calo wakil wali kota sebagaimana tertuang dalam UU Pilkada. 

 

"Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan," demikian bunyi pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada Tahun 2106.

 

Diberitakan sebelumnya, Idham menerangkan pihaknya dalam waktu dekat akan menyelenggarakan rapat koordinasi membahas persiapan Pilkada serentak 2024 yang diikuti sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

 

 

"KPU akan mengadakan dua rapat koordinasi yaitu pertama, rapat koordinasi evaluasi pembentukan badan adhoc pemilu tahun 2024 dan persiapan badan adhoc pilkada tahun 2024," terangnya. 

 

"Dan rapat kedua, rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyerahan dukungan pencalonan perseorangan bakal pasangan calon," sambungnya. 

 

Dengan waktu yang masih panjang, lanjut Idham, pihaknya optimis penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bakal bergulir sesuai jadwal yang telah ditetapkan yakni pada 27 November 2024.

 

 

"Sambil melaksanakan tahapan penyelesaian dalam hal ini PHPU, baik itu Pilpres maupun Pileg. KPU terus mempersiapkan tahapan Pilkada serentak 2024," pungkasnya.