Pilkada Serentak 2024, KPU Batasi Jumlah Pemilih Hanya 600 Orang per TPS

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatasi jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada serentak 2024 sebanyak 600 orang.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan, alasan TPS dibatasi agar memudahkan proses pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilkada 2024.
"Angka 600 ini dalam rangka supaya memudahkan mendedain jumlah TPS," kata Hasyim di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Baca Juga: DPR: Anggota Legislatif Terpilih yang Ingin Maju Pilkada Wajib Mundur
Dia menambahkan, nantinya TPS paling banyak 600 pemilih dengan memperhatikan tidak menggabungkan desa atau kelurahan.
"Memperhatikan kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, dan aspek geografis setempat," ujarnya.
KPU juga akan mengadopsi TPS khusus seperti pada kontestasi Pemilu serentak 2024 Februari lalu. Hal itu dilakukan guna memastikan hak suara negera terpenuhi dalam Pilkada November mendatang.
"Misalnya pekerja di perkebunan, pertambangan yang tidak bisa pulang ke TPS sesuai alamat di KTP, maka disiapkan TPS lokasi khusus," tandasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








