Banyak Kelurga Jokowi Maju Pilkada, Golkar: Bukan Abuse of Power

AKURAT.CO Partai Golkar ikut berkomentar soal banyaknya keluarga Presiden Joko Widodo, yang berpotensi terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024.

Seperti menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution yang maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan putra Jokowi, Kaesang Pangarep yang berpotensi maju di Jawa Tengah maupun Jakarta.

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menegaskan munculnya nama-nama tersebut bukan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang sebagaimana yang disindir PDI Perjuangan.

Dia memastikan, nama tersebut muncul secara murni karena memiliki elektabilitas yang bagus. Ia menganggap tidak ada yang salah terkait hal tersebut, terlebih keduanya juga dianggap mumpuni dan punya kapasitas.

Baca Juga: Kasus PDN Berbuntut Panjang, Jokowi Didesak Beri Kartu Merah ke Budi Arie

"Ya tentunya kita lihat, kita kan bicara elektabilitas. Kita berbicara elektabilitas. Kalau elektabilitasnya bagus why not. Kan elektabilitas," kata Lodewijk kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, hadirnya sebagian keluarga Jokowi dalam bursa Pilkada 2024 adalah bentuk pengakuan masyarakat. Sehingga, dia menilai tidak tepat jik disebut abuse of power.

"Ya, kalau umpamanya, tadi kan temen-temen juga yang ngomong katanya elektabilitas di Jateng lebih tinggi. Temen-temen yang ngomong. Itu kan bentuk pengakuan. Bukan abuse of power," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat berkomentar soal menguatnya simulasi Ahmad Lutfhi-Kaesang Pangarep dalam bursa Pilkada Jawa Tengah 2024.

Djarot menegaskan bahwa PDIP tidak gentar menghadapi persaingan ini. PDIP, kata Djarot, adalah partai ideologis yang selalu patuh terhadap aturan dan prinsip.

"Masa kita takut. PDIP itu bukan banteng penakut, kita itu partai ideologis," ujar Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Djarot kemudian memberi peringatakan, agar Pilkada 2024 ini tidak dijadikan sarana abuse of power sebagaimana yang terjadi di Pilpres 2024. Pasalnya, banyak keluarga Jokowi yang akan terlibat dalam Pilkada 2024 ini.

"Kami selalu berusaha menghindari tindakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi selama Pilpres 2024. Kami wanti-wanti jangan ada lagi praktik abuse of power, terutama pengerahan aparat penegak hukum untuk menarget orang per orang. Itu tidak bagus," sambungnya.