Usulan PKB Soal Aturan Pilpres dan Pileg 2029 Dipisah Tidak Relevan

AKURAT.CO Desakan untuk mengubah aturan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2029 agar dipisah mulai digaungkan partai politik.

Salah satunya disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada Rabu (24/7/2024).

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, keinginan PKB dan partai politik lain untuk merevisi paket UU Politik tidak relevan jika hanya sekedar memisahkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

"Aturan itu mestinya untuk jangka panjang, 50 tahun atau 1 abad. Dulu dipisah sekarang disatukan terus nanti dipisah lagi," kata Ujang saat dihubungi Akurat.co, Jumat (26/7/2024).

Baca Juga: Bawaslu Temukan Pelanggaran Prosedural Coklit di Wilayah Tak Berpenghuni

Ujang mengatakan, wacana pemisahan Pilpres dan Pileg harus mendapat persetujuan semua partai politik dan dibicarakan secara matang.

Hal itu dilakukan agar revisi aturan UU Politik bisa menjadi baku tanpa merusak harus mencederai demokrasi.

"Dulu juga Pileg dan Pilpres dipisah, sekarang ingin dipisah lagi kita hargai itu, tapi tergantung partai-partai lain menerima atau tidak. Dan menjadi wacana yang harus didiskusikan dengan banyak partai," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) PKB mendorong revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu. Dalam hal ini, PKB mengusulkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2029 harus dipisah.

Baca Juga: Timnas Indonesia U-19 Lawan Malaysia Besok, Indra Sjafri Minta Pendukung Datang ke Stadion

"Usulan PKB untuk mendorong revisi paket UU Politik, isinya salah satunya adalah PKB mendorong supaya pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Alasan lain agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2029 dipisah juga diutarakan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang mengatakan bahwa pemisahan Pilpres dan Pileg dipisah supaya menjadi lebih fokus.

Pasalnya, saat Pileg digelar bersamaan dengan Pilpres membuat pemilihan calon anggota legislatif kurang diminati.

"Keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI enggak diperbincangkan, enggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada Pilpres," kata Jazilul.

Baca Juga: Indonesia Terbuka Berbisnis

"Bahkan kita sendiri itu lebih banyak kampanye Pilpres daripada kampanye kita sendiri," sambungnya.