Sukseskan Pilkada Serantak 2024, Kemenko Polhukam Gandeng 19 Kementerian/Lembaga

AKURAT.CO Sebanyak 19 kementerian dan lembaga telah bergabung dalam Desk Koordinasi Pilkada yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Kementerian yang terlibat antara lain Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemlu, KemenkumHAM, Kemenkeu, Kemenkes, Kominfo, dan Bappenas. Selain itu, lembaga pemerintah seperti Kejaksaan Agung, Perludem, TNI, Polri, KASN, BIN, BSSN, Bawaslu, KPU, DKPP, dan KSP juga turut ambil bagian.

"Terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan, penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada," kata Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).

Baca Juga: Cara Mengubah iPhone atau Android Lama Menjadi Kamera Keamanan Rumah

Hadi menyatakan bahwa melalui Desk Koordinasi Pilkada, diharapkan permasalahan Pilkada Serentak 2024 dapat teratasi dengan baik. Pilkada 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

"Potensi masalah bukan hanya sampai dengan waktu pemilihan karena kemungkinan terjadi sengketa itu ada. Kita harus tetap waspada, ketika terjadi sidang di MK nantinya, wilayah juga harus siap untuk mengamankan," jelasnya.

Hadi juga menegaskan bahwa kementerian dan lembaga dalam Desk Koordinasi Pilkada ini akan bersinergi. Persoalan terkait informasi palsu diharapkan dapat segera diatasi oleh BSSN dan Kominfo yang bertugas mengamankan ruang digital.

Selain itu, sinergisitas antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung melalui forum bersama Sentra Gakkumdu akan diperkuat dalam penanganan penyelenggaraan tahapan pilkada.

Baca Juga: Wanita Vegan Memiliki Risiko Kehamilan Lebih Tinggi, Sebabkan Kurangnya Berat Badan Bayi

"Rencana nanti akan kita lakukan koordinasi Gakkumdu Bali dan Nusa Tenggara di Yogyakarta, karena hari ini kita hanya melaksanakan rakor persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024," tambahnya.

Lebih lanjut, TNI, Polri, BIN, dan Kemenko Polhukam diharapkan dapat memetakan wilayah yang berpotensi konflik, termasuk potensi penyebabnya baik dari sisi calon kepala daerah maupun masyarakat di seluruh wilayah.

“Keempat, sinergisitas antara Kemendagri, KPU, dan pemerintah daerah dalam hal fasilitasi Pilkada Serentak 2024, sebab pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi melalui NPHD," pungkasnya.