PDIP Bisa Jadi Lokomotif Kekuatan Kritis Masyarakat jika Memilih Oposisi

AKURAT.CO PDI Perjuangan menjadi partai politik yang belum menentukan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka ruang kritis untuk mengontrol kebijakan pemerintah terbuka lebar.

"Kalau PDIP berada di luar pemerintahan, tidak bergabung ke dalam kabinet tentu ini bisa menjadi lokomotif bagi tumbuhnya kekuatan kritis intraparlementer," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, saat dihubungi Akurat.co, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, peran PDIP yang berada di luar pemerintahan sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat.

Agar tatanan demokrasi dapat berjalan sesuai harapan.

Baca Juga: Apple Luncurkan iPad Mini 7 dengan Fitur AI dan Warna Baru

"Jadi masyarakat punya kanal politik alternatif. Dalam rangka mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang disalurkan melalui oposisi intraparlementer," jelasnya.

Reza menuturkan, keuntungan lain yang diperoleh PDIP jika tidak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran yakni dapat fokus memperbaiki kekalahan yang dialami pada Pilpres 2024 lalu.

"Ini juga bisa menjadi momentum PDIP melakukan konsolidasi yang lebih kuat. Kerangka memperbaiki kelemahan-kelemahan kinerja mesin politik partai yang mengalami penurunan, terutama di pemilu presiden," jelasnya.

Oleh sebab itu, Reza berpandangan bahwa PDIP memegang peranan krusial dalam mengontrol pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Bukan hanya sebatas menjadi oposisi tetapi juga memastikan kedaulatan rakyat tetap eksis di tengah pertarungan elite parpol.

"Ini yang bisa dipetik PDIP jika tidak bergabung dalam pemerintahan," pungkasnya.

Baca Juga: Penembak Jitu Ikut Disiagakan Mengawal Pelantikan Presiden