Akurat
Pemprov Sumsel

Lantik 228 Anggota TPD, Ketua DKPP: Bekerja dengan Sukarela, Komitmen Jaga Demokrasi

Citra Puspitaningrum | 8 November 2024, 15:34 WIB
Lantik 228 Anggota TPD, Ketua DKPP: Bekerja dengan Sukarela, Komitmen Jaga Demokrasi

AKURAT.CO Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik sebanyak 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Tim ini rencananya, akan ditempatkan di 38 provinsi seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengatakan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) akan berperan membantu persidangan DKPP di berbagai wilayah Indonesia.

Dia menyebutkan, TPD terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat, sebagian besar berasal dari kalangan cendekiawan kampus dan bekerja secara sukarela.

"TPD dari unsur masyarakat ini, kebanyakan kita ambil dari para cendekiawan di kampus. Mereka bekerja tanpa honor, kecuali pada saat sidang. DKPP dibantu orang-orang yang ikhlas, yang bekerja demi demokrasi tanpa pamrih," kata Heddy di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Baca Juga: DKPP Dorong Integritas Pemilu: Usul Kode Etik untuk Peserta dan Penyelenggara

Menurutnya, keberadaan TPD sangat dibutuhkan untuk membantu kerja DKPP yang belum memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi. Kondisi itu menyebabkan proses penanganan pengaduan kadang terhambat.

"Rencana untuk mendirikan kantor perwakilan di tiap provinsi baru bisa terwujud setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Pemilu," jelasnya.

Dia mengungkapkan, jumlah kasus yang masuk tahun ini mencapai lebih dari 600 laporan, dan TPD sangat berperan dalam membantu menangani perkara-perkara ini di daerah. "Sampai saat ini ada 600 lebih perkara dalam 10 bulan terakhir, angka ini sangat besar," katanya.

Mengenai fokus kerja TPD, saat ini TPD masih menyelesaikan perkara terkait Pemilu 2024 sebelum beralih ke kasus Pilkada yang akan mulai disidangkan tahun depan.

"Pengaduan Pilkada sudah mulai masuk, tapi karena perkara Pemilu belum selesai, kita tuntaskan dulu baru kemudian beralih ke Pilkada," tegasnya.

Dia berharap, jumlah pelanggaran etik dalam Pilkada tahun ini dapat menurun, meski berdasarkan data sebelumnya, kasus pelanggaran etik Pilkada cenderung lebih tinggi dibanding Pemilu.

"Harapan saya akan turun di Pilkada nanti. Kami selalu mengingatkan teman-teman di daerah agar menjaga etik dan integritas mereka," pungkasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.