Bawaslu RI Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024 untuk Antisipasi Kendala

AKURAT.CO Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengadakan simulasi pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi kendala yang mungkin muncul pada hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November mendatang.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya simulasi ini untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

“Agenda hari ini adalah simulasi pemungutan suara di TPS untuk melihat ada atau tidaknya kendala jika prosedur diterapkan langsung,” ujar Bagja di Hotel Sultan, Jakarta.

Baca Juga: Klasemen Grup C Terbaru di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia Amankan Posisi Ketiga!

Identifikasi Masalah Teknis

Dalam simulasi tersebut, Bawaslu menemukan sejumlah potensi masalah teknis, antara lain:

- Kesalahpahaman terkait daftar pemilih pindahan dan tambahan yang tercantum dalam formulir C1. 
- Keterlambatan pemilih hadir di TPS.
- Penempatan pengawas TPS yang belum optimal.

Bagja menekankan bahwa pengawas TPS perlu ditempatkan strategis, seperti di dekat meja pendaftaran, untuk memastikan seluruh pemilih terdata dengan benar.

"Pengawas harus bisa mengawasi setiap pemilih yang datang untuk mendaftar di TPS, sehingga transparansi dan akurasi tetap terjaga," katanya.

Kerawanan TPS dan Upaya Antisipasi

Bawaslu mengidentifikasi 30 poin kerawanan yang perlu diantisipasi di TPS, di antaranya:

1. Ketidaksiapan TPS untuk penyandang disabilitas.
2. Kesalahan dalam penghitungan suara.
3. Pemilih tanpa KTP elektronik.

Baca Juga: Kian Diakui di Dunia, OJK Terpilih Jadi Anggota Komite Eksekutif IOPS 2025-2026

Bagja menjelaskan bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik tetap bisa menggunakan biodata hasil perekaman.

Namun, sosialisasi terkait hal ini dinilai masih kurang, sehingga Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih gencar memberikan informasi kepada masyarakat.

"Masih ada kebingungan di lapangan terkait regulasi ini. KPU harus memastikan informasi tersampaikan dengan baik ke semua pihak,” ujar Bagja.

Daerah Rawan Konflik

Selain isu teknis di TPS, Bawaslu juga menyoroti daerah rawan konflik, seperti Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur, serta Kabupaten Nduga dan Pegunungan Bintang di Papua.

Bagja menjelaskan bahwa daerah dengan hanya dua pasangan calon cenderung memiliki tingkat kompetisi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan pendekatan khusus untuk menghindari konflik.

"Pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tim kampanye sangat diperlukan agar situasi tetap kondusif. Kami berharap Pilkada kali ini dapat berlangsung damai," tegasnya.

Baca Juga: Untung Rugi RI Dagang dengan China

Optimisme Pilkada 2024 yang Lancar

Dengan simulasi ini, Bawaslu berharap seluruh pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu, pengawas, dan aparat keamanan, dapat bersinergi untuk mengantisipasi semua potensi masalah.

“Dengan persiapan yang matang, kami optimistis Pilkada serentak pada 27 November 2024 dapat berjalan dengan lancar, damai, dan demokratis,” tutup Rahmat Bagja.