GP Ansor Tegas Tolak Wacana Polri Kembali ke TNI: Langkah Mundur dari Amanah Reformasi

AKURAT.CO Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, dengan tegas menolak wacana penggabungan Polri ke dalam TNI yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi 1998.

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menolak keras wacana penggabungan tersebut.

Addin meminta pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap konsisten dalam menjaga prinsip-prinsip reformasi.

“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk melindungi demokrasi. Jangan pernah mundur dari semangat reformasi,” tegas Addin dalam keterangan persnya, Minggu (1/12/2024).

GP Ansor berharap pemerintah tetap setia pada cita-cita reformasi, memastikan demokrasi yang inklusif, dan menjauhkan setiap langkah yang dapat melemahkan supremasi sipil.

Sekretaris Jenderal GP Ansor, A. Rifqi Al-Mubarok, menyebut, upaya itu akan mencederai fondasi demokrasi yang telah diperjuangkan melalui reformasi.

Baca Juga: Kenali Masalah Hubungan Intim Dispareunia, IDI Atambua Berikan Informasi Pengobatan yang Tepat

"Reformasi 1998 adalah tonggak sejarah demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan itu adalah memisahkan Polri dari TNI untuk memperkuat supremasi sipil, menghormati hak asasi manusia, dan mengembangkan demokrasi," ujar Rifqi.

Ia merujuk pada TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta keputusan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang secara tegas memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI.

Keputusan itu, lanjut Rifqi, bukan sekadar kebijakan, melainkan landasan utama dalam membangun sistem demokrasi yang lebih sehat.

"Wacana penggabungan kembali Polri ke TNI hanya akan merusak semangat reformasi. Ini bukan langkah maju, melainkan ancaman nyata bagi demokrasi kita," tegas Rifqi.

Pernyataan Rifqi muncul sebagai respons atas usulan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, yang menyarankan agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

Rifqi menilai, wacana tersebut sebagai upaya mengaburkan fungsi masing-masing institusi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Juga: Pria Tanpa Kedua Tangan Bantah Tuduhan Pemerkosaan: Hubungan Atas Dasar Suka Sama Suka

"Polri telah diarahkan untuk menjadi institusi sipil yang fokus pada keamanan dalam negeri dan penegakan hukum, sementara TNI bertugas menjaga kedaulatan negara. Menggabungkan keduanya akan mengaburkan peran tersebut," ujarnya.

Sebagai Sekjen GP Ansor, Rifqi mengajak generasi muda untuk tetap mengawal demokrasi Indonesia.

Menurutnya, perjuangan reformasi bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju demokrasi yang lebih matang.

"Kita tidak boleh membiarkan perjuangan reformasi sia-sia. Reformasi adalah amanah untuk membangun negara yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera," kata Rifqi.