PDIP Bakal Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto, untuk meniadakan pilkada dan menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD setiap provinsi.

"Kalau soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDIP tidak akan terburu-buru, yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi vox dei, suara rakyat, suara Tuhan," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Deddy menegaskan, pihaknya akan mengkaji lebih dalam terkait usulan tersebut. Karena menurutnya, akan lebih adil jika seluruh kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Jika permasalahannya terkait di biaya, maka hal itu bisa diatasi dengan berbagai cara. Termasuk, menghindari money politic atau politik uang.

Baca Juga: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Berpotensi Menyandera Kedaulatan Rakyat

"Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat one man one vote. Soal-soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak cara untuk melakukan itu," tutur Deddy.

"Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi UU Pilkada disampaikan. Lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, menyadari ada yang perlu diperbaiki dalam sistem perpolitikan di Tanah Air, terutama dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dia mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahwa proses pemilihan kepala daerah di Indonesia terlalu mahal.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui kemungkinan sistem ini terlalu mahal," kata Prabowo dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Dia pun mencontohkan, apa yang dilakukan oleh sejumlah negara lain, di mana kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Menurutnya, sistem seperti itu justru lebih efisien daripada sistem Pilkada yang berlangsung di Tanah Air saat ini.

"Saya lihat negara-negara tetengga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih Gubernur, milih Bupati. Efisien nggak keluar duit," tuturnya.