Rendahnya Partisipasi hingga Maraknya Politik Uang Jadi Catatan Khusus Pilkada Serentak 2024

AKURAT.CO Berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang telah digelar pada 27 November 2024. Sejumlah catatan kritis terkait partisipasi pemilih yang rendah, hingga maraknya praktik politik uang, mencederai demokrasi.

Direktur Sentral Politika, Subiran Paridamos, mengatakan sebanyak 1.556 pasangan calon kepala daerah berkompetisi dalam Pilkada 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dengan jumlah pemilih terdaftar mencapai 203.657.354 orang, tingkat partisipasi pemilih tercatat hanya 68 persen secara nasional.

Angka ini jauh di bawah partisipasi pemilih pada Pilpres (81,78 persen) dan Pileg (81 persen) sebelumnya.

Menurut Subiran, rendahnya partisipasi ini menjadi indikasi lemahnya literasi dan edukasi politik di masyarakat.

"Partai politik seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan literasi politik kepada rakyat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mendidik rakyat dengan materialisme politik melalui politik uang," kata Subiran dalam keterangan tertulis, ditulis Selasa (17/12/2024).

Baca Juga: Akhir dari Sengketa, MK Harus Hati-hati Putuskan Gugatan Hasil Pilkada

Subiran menyoroti, praktik politik uang yang kian marak. Minim edukasi politik, seringkali dijadikan sasaran politik uang, dengan memilih pemimpin berdasarkan amplop atau bantuan sembako.

"Kondisi ekonomi yang masih lemah membuat masyarakat rentan menjadi korban permainan politik uang," tambahnya.

Dia juga mengkritik internal partai politik yang dianggap belum profesional. Dari rekrutmen calon hingga pengelolaan isu dan anggaran, partai politik dinilai masih menggunakan pola lama yang bersifat feodal dan penuh kongkalikong.

Hal ini menjadi akar dari mahalnya biaya politik, yang berujung pada munculnya kandidat yang tidak berkualitas, minim integritas, dan tidak layak memimpin.

"Calon yang diusung seringkali merupakan hasil kompromi politik berbiaya tinggi, bukan karena kualitasnya. Ini masalah besar yang bermula dari elite partai politik itu sendiri," ujarnya.

Subiran menegaskan perlunya reformasi sistem politik, terutama terkait pengelolaan partai politik. Dia berharap ke depannya, partai politik dapat bertransformasi menjadi institusi modern yang fokus pada edukasi politik, kaderisasi yang berkualitas, dan menawarkan calon pemimpin yang benar-benar kompeten.

"Pilkada semestinya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi, bukan sekadar ajang transaksional politik. Jika partai politik tidak berbenah, maka demokrasi kita hanya akan berjalan di tempat," tuturnya.