SBY Optimistis Prabowo Bisa Jaga Demokrasi di Tengah Tren Kemunduran Global

AKURAT.CO Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Optimisme ini ia sampaikan dalam acara bedah buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy" di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, Jumat (7/3/2025).
Di hadapan para mahasiswa dan akademisi, SBY menyoroti fenomena kemunduran demokrasi global yang kini melanda banyak negara, termasuk yang selama ini dianggap sebagai pilar demokrasi dunia.
"Saat ini terjadi kemunduran demokrasi di berbagai belahan dunia. Bahkan negara-negara yang sering menguliahi kita soal demokrasi pun tidak kebal dari fenomena ini," ujar SBY dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (9/3/2025).
SBY menekankan, demokrasi adalah aset yang harus dijaga oleh semua elemen bangsa.
Baca Juga: Intip 3 Hal Menarik dari Drama Korea The Art Of Negotiation yang Dibintangi Lee Je Hoon
Ia mengajak seluruh pihak untuk berjuang melawan segala bentuk ancaman yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, serta sistem checks and balances yang menjadi pilar utama dalam tata kelola negara.
"Kalau bicara demokrasi, mari kita jaga bersama. Kita harus melawan segala sesuatu yang bisa merusak demokrasi, konstitusi, dan keseimbangan dalam pemerintahan," tegasnya.
Sebagai mantan pemimpin negara, SBY juga menegaskan perannya dalam mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.
"Sebagai mantan presiden, saya memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemimpin yang datang setelah saya, termasuk Presiden Prabowo. Saya harus menjadi bagian dari solusi, bagian dari kemajuan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Prabowo terkait berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk pentingnya membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.
"Saya pernah menyampaikan kepada Presiden Prabowo tentang pentingnya meningkatkan komunikasi yang lebih tulus antara pemerintah dengan pihak-pihak yang menyampaikan kritik. Dan Pak Prabowo pun menyatakan bahwa ia akan terus memperbaiki kualitas komunikasi tersebut," ungkapnya.
Meski demokrasi di berbagai negara mengalami kemunduran, SBY tetap optimistis bahwa Indonesia masih memiliki modal politik dan ekonomi yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan.
Baca Juga: Pelni Siap Angkut Ribuan Peserta Mudik Gratis Lebaran 2025
"Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Kita masih memiliki sumber daya politik dan ekonomi yang cukup untuk mengatasi situasi yang ada," ujarnya penuh keyakinan.
Wahyu Prasetiawan, salah satu editor buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy", menjelaskan bahwa buku ini menggali pengalaman SBY dalam menjaga demokrasi di Indonesia selama dua periode kepemimpinannya.
"Pak SBY memiliki kekuasaan yang besar saat menjabat, namun ia tidak pernah menyalahgunakannya untuk merusak demokrasi. Justru, ia berusaha menjaga prinsip-prinsip demokrasi tetap tegak," ujar Wahyu.
SBY pun berbagi pengalaman pribadinya, bahwa sejak muda ia sudah memahami pentingnya kebebasan berekspresi.
"Sejak saya muda, saya sudah mencintai demokrasi. Kalau mahasiswa menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kebebasan berbicara, kenapa kita harus gusar?" ungkapnya.
"Kebebasan berbicara, jika digunakan dengan benar, adalah hak yang harus kita hormati," tambahnya.
Baca Juga: Rano Karno Naik Perahu Karet, PDIP: Keberpihakan Masyarakat Tak Bisa Diukur dari Gimik Basah-basahan
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Ahmadi, menilai buku ini sangat relevan dengan kondisi saat ini.
"SBY adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat setelah era reformasi. Pada saat itu, konsolidasi demokrasi menjadi sangat krusial, dan ini masih relevan hingga sekarang," ujar Heri.
Buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy" merupakan hasil wawancara mendalam antara SBY dan para akademisi Jepang.
Buku ini mengulas perjalanan kepemimpinan SBY dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia, terutama saat masa transisi dari era reformasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










