Besok, Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Peringati Reformasi 1998 Dihadiri Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad

AKURAT.CO Reformasi 1998 menjadi jejak sejarah yang tidak bisa dihapus dari riwayat politik Indonesia.

Tepat 21 Mei 1998, Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahuh menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Sistem politik yang otoriter digantikan sistem yang lebih demokratis.

Untuk memperingati 27 Tahun Reformasi, kelompok eksponen gerakan reformasi 1998 bakal memfasilitasi kegiatan Sarasehan Aktivis Lintas Generasi bertajuk Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi, di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Tiga tokoh politik nasional sudah dipastikan menjadi keynote speaker. Mereka adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani; Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad; dan Tokoh Malari 74, Hariman Siregar.

Selain itu, sejumlah nama besar dari ragam latar aktivisme akan menjadi narasumber. Antara lain, Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robert, Melki Laka Lena, Habiburokhman, Masinton Pasaribu, Andi Rahmat, Feri Amsari, Ester Indahyani, Asfinawati, Wahab Talaohu, dan Salamuddin Daeng.

Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori para aktivis 1998 lintas kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan.

"Kami menilai, sepanjang 27 tahun reformasi ini Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung dari level nasional sampai desa. Kemerdekaan berserikat mendirikan partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Begitu juga kemerdekan berpendapat dan kemerdekaan pers,” kata Eli Salomo, salah seorang tokoh gerakan 98 yang menjadi juru bicara fasilitator sarasehan tersebut, Selasa (20/5/2025).

Harus diakui bahwa rakyat telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal.

Demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dari level pemilihan kepala negara, wakil rakyat sampai pemilihan kepala desa.

"Kami memandang demokrasi politik yang telah dicapai tersebut harus menjadi modal dasar dalam melakukan akselerasi demokrasi ekonomi. Namun, ibarat lokomotif yang menarik gerbong sejarah, kita membutuhkan transformasi demokrasi ekonomi untuk menjamin akses seluruh rakyat terhadap sumber-sumber kekayaan untuk hajat hidup orang banyak,” ujar Eli Salomo.

Saat ini, lanjutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran tampak jelas mendorong transformasi lebih dekat mencapai Demokrasi Ekonomi yang sepenuhnya bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Ada beberapa indikator utama yang membuktikan pemerintah berupaya keras mewujudkan demokrasi ekonomi sepenuhnya.

Sebut saja pembentukan Danantara, lembaga yang bertujuan mengonsolidasi dan mengoptimalisasi investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, program-program strategis pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat, terus memperluas jangkauan ke tengah masyarakat.

"Tranformasi demokrasi ekonomi ini adalah keharusan, kami yakin Prabowo-Gibran akan memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian demokrasi politik dan ekonomi berjalan seiring sehingga demokrasi Indonesia benar-benar bermakna," ucapnya.