Golkar: Ada Upaya Politik untuk Jatuhkan Bahlil Lewat Isu Tambang Raja Ampat

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmudji, menilai serangan terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait isu pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, bukan lagi kritik biasa.

Dia menduga, ada upaya sistematis untuk mendeligitimasi posisi Bahlil dengan memanfaatkan isu tambang.

"Kalau ada orang yang bertindak jahat, tidak mungkin kita bilang jangan berbuat jahat supaya mereka berhenti. Ya sudah kita sampaikan kepada masyarakat jangan terjebak framing jahat seperti itu, karena itu memang didesain untuk kepentingan tertentu," kata Sarmuji, kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).

Baca Juga: FORMID: Isu Raja Ampat Diduga Sengaja Digoreng untuk Jatuhkan Kredibilitas Bahlil

"Sudah tidak normal lagi, serangan-serangan itu bukan lagi kritik biasa, sudah tidak normal dan ada motif tertentu untuk mendeligitimasi langkah Menteri ESDM," tambahnya.

Dia menegaskan, Bahlil tidak terlibat dalam proses perizinan tambang yang diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan di Raja Ampat, karena izin-izin itu sudah keluar jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM.

"Yang punya pertambangan macam-macam. Yang jelas izin pertambangan itu tidak pada saat Pak Bahlil menjadi Menteri ESDM, tapi seolah-olah yang merusak Raja Ampat adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia," tegasnya.

Sarmuji pun menyerukan kepada publik, agar tidak terjebak dalam narasi-narasi yang menyesatkan dan cenderung menyerang secara personal tanpa dasar faktual yang kuat.

Sebelumnya, aktivitas pertambangan nikel oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, menuai kritik luas karena diduga mengancam kawasan konservasi laut dan Global Geopark Raja Ampat yang telah diakui UNESCO.

Baca Juga: Di Cannes Film Festival, Cinta Laura Sempat Promosikan Raja Ampat

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya akan menghentikan sementara operasional tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Namun penghentian operasional tambang nikel di Raja Ampat hanya berlaku sementara, hingga tim Kementerian ESDM merampungkan proses verifikasi dan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

"(Dihentikan sementara) mulai saya ngomong. Melarang itu bukan seterusnya ya, untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu sampai menungu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya," jelasnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/2/2025).