Komisi I DPR Akan Temui Presiden Prabowo Bahas Sikap Indonesia soal Konflik Iran-Israel

AKURAT.CO Komisi I DPR RI bersama pimpinan DPR dijadwalkan akan melakukan dialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sikap resmi Indonesia terhadap eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus memanas.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai koordinasi antara DPR dan pemerintah terkait dinamika geopolitik Timur Tengah.

"Kami sudah melakukan komunikasi, meskipun belum terlalu intens karena kegiatan Presiden yang cukup padat. Tapi kami monitor bahwa sudah ada sikap awal dari Kementerian Luar Negeri," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Menurut Dasco, pertemuan antara Komisi I dan Presiden penting untuk mendengarkan secara langsung garis kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus menyampaikan masukan strategis dari parlemen.

"Dalam waktu dekat, pimpinan Komisi I akan melakukan dialog dengan Presiden dalam rangka memberikan masukan dan mendengar pandangan resmi pemerintah tentang posisi Indonesia terhadap konflik Iran dan Israel," tegasnya.

Seperti diketahui, ketegangan antara Iran dan Israel terus meningkat setelah serangkaian serangan udara saling balas, yang memicu kekhawatiran global.

Potensi penutupan Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dunia, juga menambah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi internasional.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa pihaknya juga akan segera memanggil Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, untuk meminta penjelasan resmi mengenai posisi Indonesia dalam konflik yang juga melibatkan Amerika Serikat tersebut.

“Pak Menlu akan kami undang segera ke DPR. Kalau saya yang bicara itu pribadi, tapi kalau Menlu, itu sikap negara. Beliau juga akan sampaikan garis kebijakan Presiden Prabowo," ujar Utut di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Komisi I menilai, dalam situasi geopolitik yang dinamis seperti saat ini, Indonesia perlu menyuarakan posisi politik luar negeri yang tegas, konsisten, dan selaras dengan prinsip bebas aktif dan perdamaian dunia.