Mensesneg: Tidak Benar Presiden Prabowo Tunjuk Gibran Tangani Papua

AKURAT.CO Pemerintah meluruskan informasi yang berkembang mengenai dugaan adanya penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait percepatan pembangunan Papua.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan, tugas Wapres dalam menangani Papua merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, bukan penugasan khusus melalui Keputusan Presiden (Keppres).

“Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara eksplisit disebutkan bahwa percepatan pembangunan Papua dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Ia menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo memberikan penugasan langsung di luar ketentuan yang berlaku.

“Kami ingin meluruskan bahwa tidak benar jika disebutkan Presiden menugaskan secara khusus. Itu murni amanat undang-undang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menyebut bahwa operasional harian percepatan pembangunan Papua akan dijalankan oleh tim pelaksana teknis yang berbentuk badan atau satuan tugas (satgas) khusus.

Baca Juga: Mensesneg Klarifikasi Isu Wapres Gibran Akan Berkantor di Papua: Hanya untuk Operasional Tim Percepatan

“Kalau ada istilah ‘berkantor di Papua’, itu merujuk pada aktivitas tim satgas atau badan percepatan yang akan berada di lapangan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sempat menyampaikan, pemerintah tengah membahas kemungkinan penugasan dari Presiden kepada Wapres untuk mempercepat pembangunan di Papua.

"Concern pemerintah dalam menangani Papua sedang didiskusikan, termasuk kemungkinan penugasan dari Presiden kepada Wakil Presiden," ujar Yusril dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa (8/7/2025).

Namun, Yusril kemudian menegaskan bahwa Wakil Presiden tidak akan berkantor secara tetap di Papua.

Yang akan memiliki kantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 68A UU Otsus Papua dan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022.