Sekjen Demokrat Sambut Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo, Kenang 9 Tahun Jadi Oposisi

AKURAT.CO Partai Demokrat memiliki rekam jejak sebagai kekuatan penyeimbang selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan bahwa PDIP akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang. Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuma di akhir memang ada kesempatan Mas AHY, ketua umum menjadi menteri. Namun sembilan tahun kami menjadi partai penyeimbang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/8/2025).

Baca Juga: Demokrat: Isu Partai Biru Dalang Polemik Ijazah Palsu Jokowi Sudah Selesai

Herman menjelaskan, posisi sebagai partai penyeimbang berarti memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang selaras dengan aspirasi rakyat, namun tetap kritis terhadap keputusan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik.

"Partai penyeimbang itu, ya tentu kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya. Tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya, mengkritisi secara proporsional karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR. Tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah," paparnya.

Menurut Herman, keberagaman gagasan dan pemikiran dalam sistem demokrasi merupakan hal wajar, namun yang terpenting adalah kesamaan tujuan membangun bangsa.

Baca Juga: AHY Matangkan Kekuatan Internal Demokrat untuk Menatap Tahun Politik

"Dan inilah saya kira realitas, sudah baguslah karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu. Seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda tetapi tujuannya harus sama. Jadi, menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama sembilan tahun," ujarnya.

Menanggapi kemungkinan bergabungnya PDIP ke dalam Kabinet Merah Putih, Herman menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif.

"Penetapan kabinet ya itu hak prerogatifnya Presiden. Jadi, selama bahwa Presiden menetapkan pilihan-pilihan itu ya kita hormati karena itu hak prerogatifnya," katanya.

Baca Juga: Fraksi Demokrat Desak Audit Total Food Station: Jangan Main-main dengan Perut Rakyat!

Herman menilai semakin solidnya kerja sama seluruh partai politik dengan pemerintah akan membawa dampak positif terhadap percepatan pencapaian tujuan nasional.

"Nah, oleh karenanya tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan pihak-pihak lain. Ini menjadi hak prerogatif Presiden. Dan tentu saya katakan, semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menegaskan partainya tidak berada dalam titik sebagai oposisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Fraksi Demokrat DPRD Soal Penundaan CFN: Ada Dampak Ekonomi yang Tak Bisa Diabaikan

Hal itu disampaikan dalam pidato politiknya saat menutup Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025).

"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita. Bahwa ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," katanya.

Menurut Megawati, sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal pembelahan politik secara kaku seperti oposisi dan koalisi sebagaimana dalam sistem parlementer.

Baca Juga: AHY: Kader Demokrat Harus Bermanfaat, Jangan Terlibat Politik Identitas

Karena itu, PDIP memilih untuk berdiri sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi maupun sekadar mitra kekuasaan.

"Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.