Menurut Dasco, keputusan itu diambil setelah rapat pimpinan bersama fraksi-fraksi di DPR. “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan. Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco.
Salah satu pos yang paling disorot adalah tunjangan rumah bagi anggota dewan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Fasilitas ini resmi dihentikan sejak 31 Agustus 2025.
Take Home Pay Anggota DPR RI Setelah Pemangkasan
Hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi menyepakati besaran take home pay (THP) anggota DPR menjadi Rp65,5 juta per bulan. Angka tersebut sudah termasuk gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan konstitusional, dikurangi pajak penghasilan sebesar 15 persen dari tunjangan konstitusional.
Sebelum dipotong pajak, total penghasilan kotor anggota DPR tercatat Rp74,2 juta per bulan. Setelah pemangkasan tunjangan perumahan dan fasilitas lain, jumlah yang masuk ke rekening para anggota DPR adalah Rp65,5 juta bersih setiap bulan.
Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR
Meski angka Rp65,5 juta sering disebut sebagai gaji anggota DPR, kenyataannya penghasilan tersebut berasal dari berbagai komponen. Berikut rincian gaji pokok dan tunjangan yang masih berlaku:
1. Gaji pokok dan tunjangan melekat (Rp16.777.680):
-
Gaji pokok: Rp4.200.000
-
Tunjangan suami/istri: Rp420.000
-
Tunjangan anak: Rp168.000
-
Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
-
Tunjangan beras: Rp289.680
-
Uang sidang/paket: Rp2.000.000
2. Tunjangan konstitusional (Rp57.433.000):
-
Biaya komunikasi dengan masyarakat: Rp20.033.000
-
Tunjangan kehormatan: Rp7.187.000
-
Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp4.830.000
-
Honorarium fungsi legislasi: Rp8.461.000
-
Honorarium fungsi pengawasan: Rp8.461.000
-
Honorarium fungsi anggaran: Rp8.461.000
Dengan begitu, penghasilan bruto mencapai Rp74,2 juta. Setelah dikurangi pajak penghasilan sekitar Rp8,6 juta, maka angka bersih atau take home pay berada di kisaran Rp65,5 juta per bulan.
Hak Pensiun Anggota DPR Setelah Selesai Menjabat
Selain gaji bulanan, anggota DPR juga berhak atas pensiun setelah menyelesaikan masa jabatannya. Besaran pensiun ini bergantung pada lama periode yang dijalani:
-
Masa jabatan 1–6 bulan: Rp401 ribu per bulan
-
Masa jabatan dua periode penuh: Rp3,6 juta per bulan
Skema ini tetap berlaku meski anggota DPR sudah tidak lagi aktif menjabat.
Apa Dampaknya bagi Publik?
Pemangkasan tunjangan DPR RI dipandang sebagai respons atas desakan publik yang semakin keras setelah aksi unjuk rasa berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025. Publik menilai, langkah ini bisa menjadi titik awal transparansi dan efisiensi anggaran di lembaga legislatif.
Meski demikian, perdebatan masih muncul soal besarnya penghasilan anggota DPR dibandingkan rata-rata gaji pekerja di Indonesia. Bagi sebagian kalangan, gaji Rp65,5 juta per bulan tetap dianggap tinggi, terlebih setelah fasilitas rumah dinas dan tunjangan perumahan dihapuskan.
Kesimpulan
Keputusan DPR RI untuk memangkas sejumlah tunjangan anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta, menjadi langkah penting yang menandai perubahan struktur penghasilan legislatif. Saat ini, anggota DPR menerima take home pay Rp65,5 juta per bulan yang berasal dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan konstitusional.
Publik tentu akan terus menyoroti implementasi keputusan ini. Apakah langkah tersebut benar-benar akan berdampak pada penghematan anggaran negara atau hanya sekadar simbolis, masih menjadi pertanyaan besar.
Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan terbaru seputar gaji DPR, kebijakan parlemen, dan dinamika politik di Indonesia, jangan lewatkan update selanjutnya di media ini.
