Golkar Terbuka Soal Usulan Batas Masa Jabatan Ketum Parpol oleh KPK: Tapi Demokrasi Internal Jauh Lebih Penting

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan respons terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan durasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Pernyataan ini muncul menyusul adanya dorongan agar partai politik memiliki regenerasi kepemimpinan yang sehat, guna mencegah praktik korupsi dan hegemoni kekuasaan di internal organisasi.

Bagi Partai Golkar, wacana pembatasan tersebut bukanlah hal yang mengkhawatirkan. Dia menilai, dinamika kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin itu selama ini sudah berjalan dengan sangat dinamis.

Baca Juga: PDIP Kritisi Usulan KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol: Bukan Ranah KPK

Menurutnya, sejarah kepemimpinan di Golkar membuktikan bahwa pergantian pucuk pimpinan selalu terjadi secara berkala tanpa adanya dominasi satu figur dalam jangka waktu yang sangat lama.

"Sebenarnya Golkar tidak risau dengan isu itu ya, karena Golkar kepemimpinannya ajeg berganti setiap periode. Bahkan hingga saat ini belum ada satu pun orang yang bisa sampai 2 kali penuh di Partai Golkar. Jadi kalau dibatasi 2 periode itu, itu sebenarnya isu tidak mengena di Golkar," ujar Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Meskipun tidak keberatan dengan aturan formal mengenai batasan periode, dia menekankan bahwa ada substansi yang jauh lebih mendasar bagi kesehatan partai politik di Indonesia. Menurutnya, fokus utama seharusnya diletakkan pada kualitas demokrasi di dalam tubuh partai itu sendiri, bukan sekadar durasi menjabat seorang ketua umum.

Bagi Golkar, kematangan sebuah partai politik diukur dari sejauh mana organisasi tersebut mampu menyerap aspirasi dan tidak hanya bertumpu pada kekuatan personalitas satu individu saja.

"Tetapi yang ingin kami tekankan sebenarnya bukan persoalan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana demokrasi internal di sebuah partai itu berkualitas. Kalau demokrasi internal itu berkualitas, kita tidak akan tergantung pada satu sosok saja, tetapi ada banyak pemikiran yang di situ yang bisa diserap, yang pemikiran itu mencerminkan juga adalah pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat," tegasnya.

Sarmuji menyatakan bahwa selama prinsip demokrasi internal terjaga, maka pembatasan masa jabatan hanyalah masalah teknis yang tidak akan mengganggu stabilitas partai.

Baca Juga: Gugat UU Parpol ke MK, PBB Minta Kewenangan Menteri Hukum Dibatasi

"Menurut saya isu demokrasi internal lebih penting daripada batasan periode, meskipun sekali lagi, kami tidak ada masalah seandainya ada batasan 2 periode," pu AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan respons terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan durasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Pernyataan ini muncul menyusul adanya dorongan agar partai politik memiliki regenerasi kepemimpinan yang sehat, guna mencegah praktik korupsi dan hegemoni kekuasaan di internal organisasi.

Bagi Partai Golkar, wacana pembatasan tersebut bukanlah hal yang mengkhawatirkan. Dia menilai, dinamika kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin itu selama ini sudah berjalan dengan sangat dinamis.