Komisi II DPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik dan Berlaku hingga Tingkat Daerah

AKURAT.CO Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan perlunya mempertahankan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Bahkan dia mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikan, dari yang sebelumnya berada di angka 4 persen.

"Kami mengusulkan naik dari 4 persen menjadi di atas 5 persen, di kisaran 5,5 persen, 6 persen sampai dengan 7 persen," kata Rifqinizamy dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, keberadaan ambang batas penting untuk mendorong pelembagaan partai politik, yang tercermin dari kuatnya struktur dan besarnya dukungan suara dalam pemilu. Kenaikan tersebut dinilai lebih moderat guna memperkuat sistem kepartaian.

Baca Juga: PAN Soroti Ambang Batas Parlemen: Jutaan Suara Rakyat Hilang

"Dengan parliamentary threshold, maka akan terjadi pelembagaan atau institutionalisasi partai politik," ucapnya.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga diterapkan hingga tingkat daerah untuk menjaga konsistensi sistem politik.

Sejumlah opsi penerapan, mulai dari skema berjenjang hingga standar tunggal yang berdampak langsung ke daerah. Skema berjenjang memungkinkan perbedaan ambang batas di tiap level pemerintahan.

"Misalnya (parliamentary threshold) 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan 4 persen untuk kabupaten/kota," jelas Rifqi.

Baca Juga: PAN Usulkan Ambang Batas Parlemen Nol Persen, Fraksi DPR Tetap Dibatasi

Bahkan, pihaknya juga mengusulkan adanya skema standar tunggal yang mengaitkan ambang batas nasional dengan keberlakuan kursi di daerah. Jika tidak memenuhi parliamentary threshold nasional, maka secara otomatis kursinya di provinsi, kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku atau hangus.

Menurutnya, kebijakan tersebut dirasa penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dengan dukungan partai-partai yang sehat serta mampu menjalankan fungsi checks and balances.

"Ini penting untuk membangun government effectiveness di mana partai politik bisa menjalankan peran sebagai pemerintah maupun nonpemerintah," tegasnya.