Komitmen Prabowo Terbuka pada Kritik Jadi Garansi Demokrasi Tetap Terjaga

AKURAT.CO Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan keterbukaannya terhadap kritik menjadi sinyal kuat bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga.

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, menilai, pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan yang selama ini menyebut Prabowo sebagai sosok yang antikritik.

“Hal itu menunjukkan adanya konsistensi pernyataan Prabowo terkait keterbukaannya terhadap kritik. Hal itu juga menjadi respons terhadap penilaian yang menyebut dirinya antikritik,” kata Jamiluddin di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Ia menilai kesediaan Presiden untuk menerima dan menelaah setiap kritik merupakan kabar baik bagi iklim demokrasi nasional.

Penegasan tersebut juga dinilai mampu meredam kekhawatiran sebagian pihak yang mengaitkan kepemimpinan Prabowo dengan potensi kembalinya praktik otoritarianisme.

“Pengulangan pernyataan itu tentu melegakan. Sebab, hal tersebut sekaligus menepis kekhawatiran Indonesia akan kembali menjadi negara otoriter,” ujarnya.

Jamiluddin mengatakan komitmen Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat reformasi yang menempatkan demokrasi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pernyataan Prabowo juga menggaransi Indonesia tetap berada dalam koridor demokrasi. Komitmen itu sejalan dengan amanat konstitusi dan reformasi,” katanya.

Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan agar sikap Presiden tersebut juga dipahami dan dijalankan oleh para pendukung, loyalis, maupun pihak-pihak di lingkungan terdekat kepala negara.

Menurutnya, ruang kritik harus benar-benar terbuka tanpa disertai intimidasi atau tekanan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat.

Baca Juga: Denny JA: Muncul Kelas Sosial Baru di Era Digital, Jutaan Pekerja Rentan Dikendalikan Algoritma

“Hal itu seyogianya dipahami oleh semua anak bangsa, termasuk ring satu Presiden Prabowo dan para loyalisnya. Dengan begitu, tidak ada lagi pihak yang merasa waswas setelah menyampaikan kritik,” tegasnya.

Ia menambahkan, tindakan intimidatif terhadap pengkritik justru dapat merugikan citra Presiden yang tengah berupaya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

“Kalau hal itu masih terjadi, tentu yang dirugikan adalah nama Presiden. Padahal Presiden sangat terbuka terhadap kritik dan berupaya menjadi sosok demokrat,” ujarnya.

Karena itu, Jamiluddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi sekaligus mengawal komitmen Presiden dalam menjamin kebebasan berpendapat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi.

Dalam wawancara yang dimuat majalah The Economist, Prabowo menyatakan dirinya terpilih melalui pemilu yang bebas dan adil serta berkomitmen menjaga legitimasi demokrasi.

“Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik karena kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

“Saya menyambut kritik. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah yang saya pimpin dan menimbangnya berdasarkan fakta serta realitas yang dihadapi rakyat,” katanya.

Baca Juga: Notarace 2026 Jadi Puncak Perayaan HUT ke-118 Ikatan Notaris Indonesia