Akurat Logo

Citra Jokowi Menguntungkan, PSI Perlu Konversi Dukungan Publik

Okto Rizki Alpino | 19 Juni 2026, 18:45 WIB
Citra Jokowi Menguntungkan, PSI Perlu Konversi Dukungan Publik
Direktur Riset dan Kebijakan Politik LPI, Fernando Emas, menyebut pengaruh Jokowi belum mampu dikonversi menjadi perolehan suara untuk PSI. Foto: Akurat.co/Okto Rizki Alpino

AKURAT.CO Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mencatat dukungan dan pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, masih menjadi modal politik penting bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Namun, citra positif Jokowi belum mampu dikonversi menjadi dukungan elektoral yang signifikan.

Survei LPI menunjukkan rata-rata 64,2 persen masyarakat menilai pengaruh dukungan Jokowi masih cukup kuat dalam memengaruhi pertimbangan memilih partai politik.

Rinciannya, 11,2 persen responden menyatakan sangat pasti mempertimbangkan parpol yang didukung Jokowi; 26,7 persen pasti mempertimbangkan; dan 26,3 persen cukup pasti mempertimbangkan.

Sebaliknya, sebanyak 19,1 persen responden mengaku kurang pasti akan mempertimbangkan parpol yang mendapat dukungan Jokowi, sementara 13,2 persen menyatakan tidak pasti. Adapun, tiga persen responden tidak memberikan jawaban.

Baca Juga: Roy Suryo Ditangkap, Jokowi Siap Hadir di Persidangan dan Tunjukkan Ijazah Asli

Temuan ini melengkapi hasil survei sebelumnya yang menunjukkan mayoritas responden menilai PSI sebagai parpol yang merakyat dan memiliki kedekatan dengan citra Jokowi. Namun, persepsi positif tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan partai.

Saat responden ditanya parpol yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini, PSI hanya memperoleh elektabilitas 1,9 persen secara nasional. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

"Temuan ini menarik, sekaligus paradoks yang harus dicermati lebih lanjut oleh PSI. Bahwa loyalitas terhadap Jokowi masih kuat, namun belum cukup untuk mendorong publik benar-benar berpindah pilihan ke PSI dalam jumlah signifikan," kata Direktur Riset dan Kebijakan Politik LPI, Fernando Emas, dalam launching hasil survei bertema "Pengaruh Sosok Jokowi terhadap Citra PSI dalam Pandangan Masyarakat" di Aryaduta Suites Semanggi, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan hasil survei, posisi PSI juga masih berada di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meraih 2,8 persen suara dan hanya unggul tipis dari Partai Perindo yang memperoleh 1 persen.

Sementara itu, peta elektoral nasional masih didominasi lima partai besar. LPI mencatat Partai Gerindra memimpin dengan elektabilitas 21,9 persen, disusul PDIP sebesar 19 persen. Berikutnya Partai Golkar memperoleh 8,1 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7,9 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4,7 persen.

Baca Juga: Pengamat: Pengaruh Jokowi Tak Lagi Dominan di Basis Pemilih PDIP

LPI menilai bahwa PSI perlu segera menerjemahkan kedekatan citra dengan Jokowi menjadi program yang lebih konkret dan dirasakan langsung masyarakat, agar dapat mendongkrak elektabilitas.

"Artinya, modal citra dari sosok Jokowi ini perlu segera dikonversi menjadi program kerja yang konkret dan substansi politik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika tidak, popularitas yang menyertai nama Jokowi berisiko hanya menjadi citra di permukaan tanpa pernah benar-benar berubah menjadi suara di kotak pemilu," jelas Fernando.

Survei LPI dilakukan terhadap 1.922 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau telah memiliki hak pilih.

Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan teknik stratified quota sampling berdasarkan wilayah, jenis kelamin, kelompok usia, dan tingkat pendidikan.

Hasil survei memiliki margin of error sebesar plus minus 2,54 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Jokowi Segera Turun ke Daerah sebagai Ketua Dewan Pembina PSI

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.