Bahlil: Impor Energi dari AS Batal Jika Negosiasi Tarif Trump Gagal

Dikatakannya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan alokasi belanja produk energi AS mencapai sekitar USD15,5 miliar atau setara Rp 251,8 triliun (asumsi kurs Rp 16.250 per dollar AS).

 

Namun demikian, realisasinya masih bergantung pada tarif resiprokal yang nantinya akan ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Ia pun menegaskan, rencana impor tersebut akan bisa batal apabila AS tidak menurunkan tarif kepada Indonesia.

 

"Kami dari ESDM sudah mengalokasikan sekitar 10-15 miliar dollar AS untuk belanja (energi) di Amerika, kalau tarifnya juga diturunkan. Tapi kalau enggak (diturunkan), berarti kan enggak ada deal dong," jelasnya ketika ditemui usai rapat kerja (raker) bersama Komisi XII DPR RI  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). 

 

 

Bahlil menekankan pihaknya masih menunggu perkembangan negosiasi tim Indonesia di AS yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Kemarin saya belum tahu perkembangan terakhir, karena yang akan ngomong itu adalah Pak Menko sebagai ketua delegasi," tukasnya. 

 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro meminta pemerintah untuk membatalkan rencana impor komoditas energi tersebut. Sebab menurut Komaidi, apabila Trump tetap memberlakukan tarif sebesar 32% kepada Indonesia maka tidak ada keuntungan bagi Indonesia untuk tetap melakukan impor tersebut. 

 

"Kalau kemudian agreement-nya dibatalkan, kita juga bisa membatalkan. Karena kan sudah sama-sama berbiaya. Kamu ikut BRICS, kemudian aku naikkan. Kemudian poinnya apa bagi kita? (Indonesia)," terangnya. 

 

tujuan Indonesia melakukan negosiasi dengan menawarkan impor berbagai produk energi AS adalah agar Indonesia tidak mendapatkan tarif resiprokal sebesar 32 persen tersebut. Hal ini dilakukan agar produk Indonesia tetap bisa kompetitif di pasar AS. 

 

"Sementara ketika itu dibatalkan, kita tetap mengimpor yang lebih mahal juga. Jadi kita kena double dong. Double biaya begitu. Dari tarif kena, dari biayanya jadi lebih mahal," tegasnya. 

 

"Kalau menurut saya ya kalau nggak ada kesepakatan atau jalan tengah ya lebih baik nggak perlu impor dari sana sih. Kecuali kalau memang ada poin win-win solution untuk bisa ke sana," tukas Komaidi.