Rencana LPG 3 Kg Satu Harga, Bahlil: Masih Kita Matangkan Itu Barang!

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah terus menggodok kebijakan terkait Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg satu harga.

Bahlil mengatakan sampai saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum bersifat final.

“Itu juga belum final. Dan dulunya kan sudah pernah kita bicarakan dan sekarang konsepnya itu nanti di-Perpres,” kata Bahlil saat ditemui di kawasan Senayan dikutip, Kamis (31/7/2025).

Baca Juga: Jalur Gumitir Ditutup, Pertamina Ubah Rute Distribusi BBM dan LPG

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah belum akan mengumumkan rincian teknis maupun wilayah cakupan program sebelum Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kebijakan ini resmi diterbitkan.

“Nanti kalau sudah Perpres-nya sudah selesai, baru saya akan sampaikan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan LPG Satu Harga.

Acara ini menghadirkan para pakar yang terdiri dari para akademisi, peneliti dan lembaga konsumen untuk berdiskusi dan menjaring masukan di Hotel Gran Melia Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Saat membuka FGD, Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Mirza Mahendra menyampaikan bahwa upaya Pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi terus dilakukan di antaranya melalui kebijakan LPG 3 Kg yang ditujukan kepada kelompok rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran dan petani sasaran.

Baca Juga: Kementerian ESDM Jaring Masukan Pakar Soal LPG Satu Harga

Namun dalam pelaksanaannya masih temukan berbagai tantangan di tingkat daerah yang berdampak langsung pada ketersediaan dan keterjangkauan serta harga yang tinggi.

Beberapa isu yang mengemuka di antaranya penjualan LPG 3 Kg pada masyarakat berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Disparitas HET antar daerah pun cukup besar.

"Sehingga melalui FGD ini, saya mengajak Bapak-Ibu yang mewakili akademisi, peneliti dan konsumen untuk berdiskusi dan menyampaikan beberapa permasalahan dan hambatan yang ada dalam rencana pelaksanaan kebijakan LPG Satu Harga," papar Mirza.