Urat Nadi Perekonomian, Kemenhub Perkuat Konektivitas Transportasi Nasional

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, mengatakan konektivitas transportasi yang semakin baik akan berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. 

 

“Dengan konektivitas yang semakin baik, kami berharap perekonomian daerah tumbuh dengan cepat, kesenjangan antarwilayah berkurang, serta peluang usaha semakin terbuka,” ujar Ernita dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025). 

 

Menurut Ernita, pembangunan transportasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal pengurangan kesenjangan antarwilayah dan pemerataan pembangunan.

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, menyebut pihaknya telah menempuh berbagai langkah untuk meningkatkan layanan publik. Program tersebut mencakup angkutan lintas batas negara, subsidi angkutan orang dan barang, subsidi penyeberangan, hingga modernisasi layanan angkutan perkotaan.

 

 

Hasil survei pada triwulan kedua Juni 2025 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi darat mencapai 96,01%. Namun, layanan perintis baru menjangkau sekitar 75% wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, sehingga masih diperlukan perluasan jaringan.

 

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempercepat pergerakan barang dan penumpang melalui program kapal perintis, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), layanan rede transport, serta kapal khusus ternak.

 

Saat ini terdapat 107 trayek kapal perintis dengan kapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, ditambah 26 kapal PSO, 18 trayek rede, serta 6 kapal ternak dengan kapasitas masing-masing 500 ekor.

 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Budi Mantoro, menjelaskan bahwa tugas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 mencakup pengembangan jaringan pelabuhan terpadu, penguatan infrastruktur logistik, serta peningkatan konektivitas kawasan perdesaan dan perbatasan.

 

Saat ini, Rencana Induk Pelabuhan Nasional mencatat 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, hingga lebih dari 1.300 rencana lokasi pelabuhan baru.

 

Dari sektor perhubungan udara, Kemenhub melanjutkan program penerbangan perintis dan jembatan udara untuk menjangkau wilayah terpencil. Hingga Juli 2025, terdapat 266 rute perintis penumpang, 46 rute kargo, dan 1 rute subsidi kargo.

 

Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara, Agustinus Budi Hartono, menyampaikan bahwa realisasi penerbangan perintis penumpang mencapai 23.404 frekuensi dengan 183.681 penumpang. Untuk kargo, realisasi pada periode Januari–Juli 2025 mencapai 3.056 frekuensi penerbangan dengan total muatan 1,85 juta kilogram.

 

Saat ini, layanan penerbangan perintis beroperasi di 22 korwil, dengan 10 di antaranya berada di Papua.

 

Dari sisi lain, Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus memperluas jaringan kereta api melalui skema investasi swasta dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek strategis seperti MRT Jakarta, Skytrain Soekarno-Hatta, KA Makassar–Parepare, LRT Jakarta, LRT Palembang, Commuter Line, dan LRT Jabodebek menjadi bukti pemanfaatan teknologi modern dalam transportasi publik.

 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, menuturkan bahwa saat ini terdapat lima layanan kereta perintis yang beroperasi, yaitu KA Cut Meutia, KA Lembah Anai, LRT Sumatera Selatan, KA Makassar–Parepare, serta KA Bathara Kresna.

 

Sebelumnya, beberapa layanan perintis telah ditingkatkan menjadi kereta PSO karena tingkat okupansi penumpang mencapai 70 persen, antara lain KA Siliwangi, KA Jenggala, KA Minangkabau Ekspres, dan KA Datuk Balembangan.

 

Kemenhub menekankan bahwa pengembangan transportasi bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan nasional. Dengan meningkatnya aksesibilitas, diharapkan masyarakat di wilayah terpencil maupun perbatasan bisa memperoleh peluang ekonomi yang sama dengan masyarakat perkotaan.

 

“Transportasi adalah urat nadi perekonomian. Jika mobilitas lancar dan biaya logistik menurun, maka daya saing nasional akan semakin meningkat,” tukasnya.