Izin Ekspor Amman Mineral Masih Tertahan, Tunggu Lampu Hijau Bahlil

Dedi Hidayat | 28 Oktober 2025, 09:10 WIB

AKURAT.CO PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menyampaikan izin ekspor konsentrat masih menunggu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Akurat, Selasa (28/10/2025) AMMN menyebut izin ekspor yang diajukan oleh entitas anak usahanya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), belum diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

“Sampai dengan tanggal surat ini, izin ekspor konsentrat yang diajukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang merupakan entitas anak Perseroan, belum diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia,” tulis keterangan perseroan yang ditandatangani Direktur Utama Amman, Arief Widyawan Sidarto tanggal 27 Oktober 2025.

Dalam keterangan tersebut, perusahaan menjelaskan bahwa saat ini perseroan masih menunggu rekomendasi ekspor dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Rekomendasi dari Bahlil merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan.

“Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri ESDM memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi (ke Kementerian Perdagangan),” tulis manajemen AMMN.

Diberitakan sebelumnya, Direktur PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), Rachmat Makkasau meminta fleksibilitas untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga pada 2025.

Hal itu lantaran proses comissioning smelter yang dibangun oleh anak usaha perseroan, yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) baru mencapai 48%.

Rachmat berdalih bahwa proses pengembangan sampai pada tahap commissioning berjalan dengan lambat karena pihaknya memang harus lebih berhati-hati pasalnya ini merupakan teknologi baru yang sangat berbeda dengan kemampuan perseroan sebagai penambang.

Ia juga menuturkan commissioning berjalan lambat karena pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan.

"Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).