DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekspor Beras Nasional

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah mulai merumuskan peta jalan ekspor beras produksi petani dalam negeri seiring melimpahnya stok beras nasional.

Menurut Alex, stok beras nasional tercatat mencapai sekitar 3,53 juta ton pada akhir Desember 2025.

Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk mulai mempersiapkan diri menembus pasar beras global.

“Tantangan kita hari ini adalah menurunkan biaya produksi dan memperbaiki mutu sehingga kita bisa bersaing dengan negara produsen beras lainnya dalam merebut potensi pasar global,” ujar Alex dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, salah satu inovasi yang dinilai dapat membantu menekan biaya produksi datang dari petani inovatif asal Sumatera Barat, Ir Djoni, melalui metode Sawah Pokok Murah.

Metode tersebut telah diuji coba di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan hasil panen yang dinilai tidak kalah dibandingkan metode konvensional.

Alex menjelaskan, metode Sawah Pokok Murah tidak memerlukan proses pengolahan tanah yang selama ini menjadi komponen biaya terbesar dalam bercocok tanam.

Selain itu, metode tersebut juga tidak membutuhkan penggunaan pupuk kimia maupun penyemprotan pestisida dan fungisida.

Bahkan, menurutnya, metode tersebut relatif lebih tahan terhadap kondisi cuaca kemarau sehingga berpotensi mengurangi risiko gagal panen akibat faktor iklim.

“Walaupun topografi daerahnya berbukit dan tidak memiliki hamparan sawah luas, Sumatera Barat sudah mampu mencapai swasembada beras sejak lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan metode Sawah Pokok Murah secara masif di sejumlah daerah seperti Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya terbukti mampu menekan biaya produksi dibandingkan metode konvensional yang selama ini digunakan petani.

Meski demikian, Alex menilai masih terdapat tantangan lain yang perlu diselesaikan, terutama terkait kualitas beras, khususnya tingkat patahan (broken) atau menir yang masih cukup tinggi.

Menurutnya, jika pasar global tidak dapat ditembus, program peningkatan produksi pangan nasional berpotensi menimbulkan persoalan baru akibat melimpahnya stok beras di dalam negeri.

“Presiden telah mencanangkan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Sementara daya serap dalam negeri tidak bertambah signifikan. Lalu ke mana stok melimpah itu akan disalurkan? Ini tantangan yang harus segera dijawab,” katanya.

Alex menilai persoalan tersebut memerlukan campur tangan pemerintah melalui lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi untuk melakukan riset berkelanjutan guna meningkatkan kualitas beras nasional.

Ia menjelaskan, saat ini beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih memiliki tingkat patahan atau menir sekitar 25 hingga 40 persen.

Sementara itu, beras dari negara produsen lain di Asia Tenggara umumnya memiliki tingkat patahan hanya sekitar 5 persen.

“Jika kondisi ini tidak segera diatasi, pasar beras global akan sangat sulit ditembus,” tegas Alex.