Indef: Konflik Iran–Israel dan Ketidakpastian Global Bayangi Mudik Lebaran 2026

AKURAT.CO Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat diperkirakan akan berdampak pada kondisi ekonomi domestik menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hakam Naja, mengatakan, situasi geopolitik tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas mudik Lebaran tahun ini.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, potensi pergerakan masyarakat selama masa mudik diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Namun, angka tersebut diperkirakan menurun sekitar 1,75 persen dari hasil survei sebelumnya dan turun sekitar 6,55 persen dibandingkan realisasi mudik pada 2025.

Menurut Hakam, penurunan tersebut tidak terlepas dari melemahnya daya beli masyarakat serta ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

“Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan tekanan terhadap daya beli masyarakat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas mudik,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan kondisi ekonomi domestik juga dipengaruhi oleh sejumlah indikator, salah satunya perkembangan inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,68 persen, berbalik dari kondisi deflasi sebesar 0,15 persen pada Januari 2026.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan. Kurs rupiah saat ini berada di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga barang impor, termasuk bahan pangan serta energi seperti minyak dan gas.

Hakam juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak naik hingga Idulfitri. Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan subsidi energi setelah Lebaran.

Dalam APBN 2026, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp210,06 triliun untuk listrik, LPG, dan BBM.

Sementara itu, harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan Indonesian Crude Price sempat melonjak hingga sekitar 119,5 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

“Jika harga minyak dunia tetap tinggi sementara harga BBM dalam negeri ditahan, maka beban subsidi energi berpotensi meningkat,” jelasnya.

Lebih jauh, Hakam menilai dampak konflik di Timur Tengah juga berpotensi memengaruhi ketahanan pangan global, terutama jika penutupan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz terus berlanjut.

Selat tersebut dikelilingi oleh sejumlah negara eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Pupuk nitrogen yang berbahan dasar gas alam merupakan komponen penting dalam produksi pangan global dan berkontribusi terhadap sekitar setengah pasokan pangan dunia.

Jika konflik berkepanjangan dan distribusi pupuk terganggu, harga pangan global berpotensi meningkat.

Hal ini perlu diantisipasi pemerintah mengingat Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan utama seperti gandum, kedelai, dan gula.

Di sisi lain, Hakam juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan global. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia sudah cukup berat bahkan sebelum konflik memanas.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik.

“Efisiensi APBN perlu dilakukan dengan mengurangi pemborosan, termasuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak,” ujarnya.

Ia juga menilai langkah penghematan anggaran dapat diperkuat dengan meningkatkan efektivitas pola kerja pemerintahan serta memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisien, produktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.