Kantornya Digeledah Kejati DKI Selama 7 Jam, Menteri PU: Kami Sedang Perbaiki Sistem Pengelolaan Anggaran

AKURAT.CO Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kementeriannya tetap transparan dan akuntabel di tengah isu penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dody menyatakan Kementerian PU terus melakukan pembaruan sistem pengelolaan anggaran berbasis teknologi guna meningkatkan akuntabilitas. Ia menegaskan sistem yang ada saat ini tidak bersifat statis, melainkan diperbarui mengikuti perkembangan perangkat lunak global.

“Selama ini kita sudah punya sistem, cuma memang sistem ini sedang kita perbaiki dari waktu ke waktu, kita update dengan segala macam software yang ada di dunia,” ujar Dody dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga: Menteri PU Kebut Perbaikan Jembatan Sitanggal Brebes

Dody menambahkan, penguatan sistem tersebut ditujukan tidak hanya untuk menjaga integritas, tetapi juga meningkatkan efektivitas belanja negara.

“Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan effectiveness, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Audit Kementerian PU Dilakukan Secara Berkala

Selain itu, Dody menegaskan audit internal di Kementerian PU dilakukan secara berkala dan menyeluruh sebagai bagian dari pengawasan internal. Audit tersebut menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kinerja serta transparansi pengelolaan anggaran.

Sorotan terhadap tata kelola anggaran Kementerian PU muncul setelah adanya isu penggeledahan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks nasional, penguatan transparansi APBN menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam memastikan efisiensi belanja negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, belanja infrastruktur yang dikelola Kementerian PU merupakan salah satu komponen terbesar dalam APBN, dengan alokasi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dalam beberapa tahun terakhir.

Besarnya anggaran tersebut membuat sektor ini rentan terhadap risiko tata kelola jika tidak diawasi secara ketat.

Secara historis, isu transparansi proyek infrastruktur kerap menjadi perhatian publik, terutama sejak percepatan pembangunan nasional dalam satu dekade terakhir.

Dampak terhadap Publik dan Pasar

Penguatan sistem dan audit internal dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan APBN, khususnya pada sektor infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Belanja infrastruktur memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konektivitas wilayah.

Oleh karena itu, setiap potensi gangguan terhadap tata kelola dapat memengaruhi persepsi investor dan stabilitas proyek strategis nasional.

Dody menegaskan setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu, itu harus berikan manfaat 10 sampai 20 kali kepada masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Kementerian PU memastikan akan terus memperkuat sistem pengawasan dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan. Dody menegaskan langkah “bersih-bersih” internal menjadi bagian dari arahan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola.

“Kan saya diperintah Pak Presiden untuk bersih-bersih, ya ini salah satu yang sudah saya lakukan,” kata Dody.

Penguatan sistem digital dan audit berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas APBN sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.