Mendag Kaji Kenaikan Harga MinyaKita, Sudah 3 Tahun Tak Disesuaikan

AKURAT.CO Pemerintah mulai mengkaji ulang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Evaluasi ini menjadi sinyal awal perubahan kebijakan setelah harga tersebut tidak mengalami penyesuaian selama lebih dari tiga tahun.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan, penyesuaian harga perlu dipertimbangkan seiring perubahan struktur biaya dan dinamika pasar.

“Sudah tiga tahun lebih, Rp15.700 kan semua harus disesuaikan,” ujar Budi usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan final belum diambil. Pemerintah masih menghitung ulang dengan melibatkan berbagai pihak. “Ya nanti kita kaji. Kita hitung bareng-bareng,” tambahnya.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga MinyaKita di pasar sempat berada di kisaran Rp15.900 per liter, atau sudah melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.

Distribusi Diperketat, Peran BUMN Pangan Diperluas

Selain evaluasi harga, pemerintah juga memperkuat tata kelola distribusi MinyaKita. Saat ini, distribusi minimal oleh BUMN Pangan ditetapkan sebesar 35%, dengan peluang peningkatan sesuai kebutuhan pasar.

Budi menyebut keterlibatan BUMN tidak hanya terbatas pada Perum Bulog, tetapi juga dapat melibatkan entitas lain seperti ID FOOD.

“Pelibatan BUMN Pangan tidak hanya Bulog, bisa juga ID FOOD sesuai ketentuan,” ujarnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan tetap terjaga di pasar tradisional, yang menjadi target utama distribusi Minyakita sebagai minyak goreng rakyat.

Bantuan Pangan Serap Pasokan, Harga Terdorong Naik

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, bahwa kenaikan harga MinyaKita dalam beberapa waktu terakhir tidak lepas dari tingginya penyaluran bantuan pangan.

Menurutnya, distribusi bantuan dalam jumlah besar turut menyerap pasokan di pasar, sehingga memicu kenaikan harga.

“Kenaikan harga MinyaKita salah satunya dipicu penyaluran bantuan pangan dalam jumlah besar,” kata Zulkifli Hasan.

Sebagai respons, pemerintah akan menyesuaikan skema bantuan pangan dengan menggunakan berbagai merek minyak goreng, tidak hanya MinyaKita.

“Nanti Minyakita itu dikoordinir sebagian besar oleh BUMN, Bulog, untuk kembali itu menyuplai pasar-pasar tradisional,” ujarnya.

Usulan penyesuaian HET masih dalam tahap kajian lintas lembaga. Pemerintah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan perhitungan dilakukan secara komprehensif dan akuntabel.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keputusan baru akan diambil setelah proses evaluasi selesai.

“MinyaKita memang lama tidak ada penyesuaian, tadi Mendag usulkan penyesuaian, tapi saya minta dihitung dulu, minta BPKP dan beberapa instansi terkait untuk menghitung bareng-bareng nanti baru kita rapatkan secara khusus,” jelasnya.

MinyaKita merupakan bagian dari kebijakan stabilisasi harga pangan yang diluncurkan pemerintah sejak 2022, pasca gejolak harga minyak goreng nasional. HET Rp15.700 per liter menjadi instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Namun, tekanan biaya produksi, distribusi, serta intervensi program bantuan sosial membuat keseimbangan harga semakin kompleks. Ketika harga pasar mulai melampaui HET, efektivitas kebijakan menjadi dipertanyakan.

Evaluasi HET ini menjadi krusial karena berpotensi memengaruhi inflasi pangan, daya beli masyarakat, serta stabilitas pasokan di pasar tradisional.

Jika HET dinaikkan, ada potensi kenaikan harga di tingkat konsumen, khususnya bagi rumah tangga yang bergantung pada minyak goreng bersubsidi. Sebaliknya, penyesuaian harga juga dapat memperbaiki margin distribusi dan mengurangi distorsi pasokan.

Bagi pelaku usaha, kepastian harga baru akan menjadi acuan dalam distribusi dan produksi. Sementara itu, penguatan peran BUMN diharapkan mampu menutup celah distribusi yang selama ini memicu disparitas harga di lapangan.

Pemerintah masih akan melakukan penghitungan bersama sebelum menetapkan keputusan akhir. Penyesuaian HET, jika dilakukan, kemungkinan akan diikuti dengan perubahan skema distribusi dan bantuan pangan.

Dalam jangka pendek, fokus pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara harga terjangkau bagi masyarakat dan keberlanjutan pasokan di pasar.